Pemalang dalam Sejarah : Pemberontakan Tiga Daerah

Revolusi tiga daerah yaitu Tegal, Pemalang, dan Brebes (karisidenan Pakalongan) yang terjadi pada bulan Oktober sampai Desember 1945. Peristiwa ini terjadi setelah seluruh elite birokrat, pangreh praja (residen, bupati, wedana, camat), dan sebagain besar kepala desa diganti oleh aparatur pemerintah yang baru. Pergantian seluruh aparatur pemerintah ini berasal dari berbagai aliran yang pada waktu itu berkembang dan diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, komunis, serta sosialis. Disinilah mulai terjadi pertentangan antara golongan kiri dan golongan Islam ataupun golongan lain yang merasa dirugikan.

Revolusi Tiga Daerah merupakan salah satu revolusi lokal Indonesia yang mempunyai ciri dan keunikan khusus karena dianggap sebagai sebuah revolusi rakyat untuk mengubah struktur masyarakat kolonial dan feodal menjadi sebuah masyarakat dengan hidup yang lebih demokratis tanpa penindasan dan eksploitatif dari pemeritah kolonial. Terjadinya revolusi ini merupakan wujud ketidakpuasan rakyat terhadap kehidupan saat itu yang didominasi oleh kemerosotan ekonomi dan kemelaratan, sehingga membuat rakyat melakukan berbagai perlawanan terhadap elite birokrat. Perlawanan-perlawanan di karisedenan Pekalongan sebenarnya sudah dirintis sejak lama, antara lain Sarekat Rakyat Pekalongan tahun 1918 dan Sarekat Rakyat tahun 1926.
Peristiwa tiga daerah ini dimulai dari adanya aksi protes terhadap tanam paksa di pabrik gula dan beban wajib kerja (corvee) yang menjadi inti tanam paksa Belanda. Selanjutnya terjadi berbagai macam pemerontakan kecil, diantaranya “ Brandal Mas Cilik” di Tegal yang merupakan pemberontakan petani tahun 1864, pemberontakan ini dipimpin oleh dukun yang bernama Mas Cilik yang menyerang dan membunuh pegawai pabrik gula milik Belanda di Tegal. Selain itu, pada tahun 1926 di Tegal terjadi pemberontakan petani yang berideologi komunis sebagai aksi protes untuk melawan corvee. Akibat pemberontakan petani dengan payung komunis ini mengalami kegagalan, maka para pemimpin yang terlibat dalam aksi masa tersebut banyak dipenjarakan dan dibuang di Boven Digul. Setelah kembali dari pembuangan, mereka kembali mengorganisasi masa di Tiga Daerah untuk melakukan revolusi yang bertujuan mengubah struktur pemerintahan pada tahun 1945.
Peristiwa Tiga Daerah bukan hanya revolusi sosial untuk melakukan protes terhadap eksploitasi yang dilakukan Belanda, namun selain latar belakang sosial dan politik, serta ekonomi masih banyak sekali latar belakang lain sehingga peristiwa ini meletus dan menjadi peristiwa revolusi lokal. Faktor-faktor ini dapat diidentifikasi sebagai faktor kepemimpinan, ideologi dan konteks kebudayaanya.

Latar belakang peristiwa tiga daerah juga dapat ditinjau dari segi fisik, yaitu Brebes yang berbatasan dengan Jawa barat yang berbahasa sunda dan daerah pedalaman Banyumas selatan, bukan saja secara geografi terpecah belah, melainkan adat istiadat dan bahasa ditarik kedua arah yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Tegal sebuah kota dengan kondisi masyarakat dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari pada wilayah tetangganya juga melakukan revolusi lokal, meskipun demikian Tegal mempunyai kebanggaan karena dikuasai oleh seseorang yang mengerti perwatakan di wilayah ini. Pemalang sebuah kawasan yang cukup kaya dibandingkan dengan dua wilayah lainya. Revolusi yang terjadi di Pemalang ini merupakan pengaruh dari Brebes, Tegal atau Pekalongan.                                                                    Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk memahami Peristiwa Tiga Daerah. Pertama, ialah perubahan sebelum tahun 1945, yaitu dalam bidang ekonomi dan politik sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini harus dikaitkan dengan perubahan ekonomi akibat masuknya modal asing (Eropa) di abad sembilan belas dan sistem Tanam Paksa yang berpengaruh besar terhadap kehidupan petani. Di tempat yang memiliki pabrik gula, golongan elit birokrat maupun kepala desa sering bertindak sebagi pejabat kapitalis Eropa, seperti dalam soal sewa tanah, penarikan pajak dan corvee (kerja paksa). Hal ini menyebabkan masyarakat kecil terutama para petani menjadi semakin menderita. Dari penderitaan ini lahir semangat revolusi untuk melawan kolonial Belanda maupun birokrat pemerintah di masing-masing daerah.

Kedua, dampak pendudukan Jepang yang membebani rakyat dengan wajib pajak dalam wujud menyetorkan hasil padi, romusha, tanam paksa, dan penjarahan bahan pokok. Walaupun dampak sistem pelaksanaan pengambilan bahan pokok dalam romusha berbeda menurut tempatnya masing-masing, yaitu tergantung pada sikap pejabat-pejabat lokal dan para pemimpin perjuangan setempat, namun pelaksanaan peraturan peraturan setoran padi merupakan beban yang berat dalam bidang ekonomi di masa penjajahan Jepang. Akibat kebijakan ini, telah menyebabkan terjadinya kelaparan dimana-mana termasuk juga di tiga daerah tersebut. Oleh sebab itu, muncul perasaan kebencian yang mendalam terhadap para elite birokrat, yang menurut rakyat dianggap sebagai penyebab utaman terjadinya berbagai kasus kelaparan yang diakibatkan kesewenang-wenangan dalam menarik setoran padi.
Ketiga, terlihat daru ciri-ciri revolusi sosial di masa revolusi di Pekalongan, yaitu pembagian kekayaan, pengusiran atau pergeseran elite lama dan pemimpim tradisional lain yang dianggap terlalu keras terhadap rakyat dan setia kepada Belanda atau Jepang. Dalam hal ini revolusi di wilayah Pekalongan punya ciri khas tersendiri, yaitu dengan adanya kekerasan terhadap golongan Cina, Indo-Belanda, Pangreh Praja dan Lurah. Namun pembahasan mengenai kekerasan terhadap orang-orang Cina ini belum dapat dikatakan sebagai gerakan anti Cina sebab banyak juga orang-orang Cina yang menjadi pemimpin pejuang revolusi, khususnya di Pemalang. Mereka juga menjadi penyumbang dana terbesar untuk membantu revolusi ini.
Peristiwa Tiga Daerah bukan hanya dari sektor ekonomi maupun politik, tetapi juga dapat dilihat dari faktor budaya. Menurut pandangan kaum priyayi, kepemimpinan revolusi sosial itu adalah sesuatu yang berasal dari luar atau asing, namun menurut golongan kiri revolusioner, tujuan utama revolusi mereka adalah penghapusan hierarki sosial dalam penggunaaan bahasa. Mereka menghendaki dihapusnya sebutan-sebutan untuk kaum priyayi dan menggunakan bahasa Jawa rendah dalam berkomunikasi. Hal ini merupakan suatu gerakan radikal yang mendasar di dalam konteks kebudayaan Jawa dan didasarkan tujuan dari ideologi komunis, yaitu persamaan diantara seluruh rakyat.
diambil dari buku Peristiwa Tiga Daerah karya Robert Cribb