Kamboja atau Kampuchea merupakan negara di Asia Tenggara yang semula
berbentuk Kerajaan di bawah kekuasaan Dinasti Khmer di Semenanjung
Indo-China antara Abad Ke-11 dan Abad Ke-14. Rakyat Kamboja biasanya
dikenal dengan sebutan Cambodian atau Khmer, yang mengacu pada etnis
Khmer di negara tersebut.

Negara anggota ASEAN yang terkenal dengan pagoda Angkor Wat ini
berbatasan langsung dengan Thailand, Laos dan Vietnam. Sebagian besar
rakyat Kamboja beragama Buddha Theravada, yang turun-temurun dianut oleh
etnis Khmer. Namun, sebagian warganya juga ada yang beragama Islam dari
keturunan muslim Cham.
Kamboja menghebohkan dunia ketika
komunis
radikal Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berkuasa pada tahun 1975.
Saat itu, Pol Pot memproklamirkan Kamboja sebagai sebuah negara baru.
Ia menyebut tahun 1975 sebagai “Year Zero”. Segala sesuatunya ingin
dibangun dari titik nol. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari
Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup.
Ternyata, pembebasan yang dijanjikan Pol Pot justru merupakan awal masa
kegelapan bagi rakyat Kamboja.
Kamboja merupakan negara berbentuk monarki konstitusional di wilayah
Asia Tenggara seluas 181.035 km2 yang berbatasan dengan Thailand, Laos
dan Vietnam. Pada periode 1975-1979, 1,5 hingga 2 juta penduduk atau
sekitar 20% dari jumlah populasi dari 7-8 juta penduduk tewas dibantai
oleh rezim Khmer Merah dalam rangka revolusi ekstrimis agraris. Khmer
Merah merupakan Partai Komunis Kamboja pimpinan Pol Pot yang memerintah
Kamboja 1976-1979.
Tindakan genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah merupakan
titik klimaks dari konflik yang dialami Kamboja sejak memperoleh
kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 9 November 1953. Khmer Merah
menduduki tampuk kekuasaan setelah berhasil menggulingkan Republik Khmer
Lon Nol pada 17 April 1975. Republik Khmer Lon Nol yang beraliran
kapitalis pro-AS menjadikan Kamboja berada dibawah hegemoni AS untuk
melawan Vietnam Utara.
Akan tetapi, Angkatan darat dan armada laut Amerika Serikat justru
mengubah Kamboja menjadi medan pertempuran dalam rangka melawan
komunisme Vietnam Utara. Lebih dari 100.000 penduduk sipil Kamboja tewas
akibat petaka yang dijatuhkan pesawat pembom Amerika B-52. Pada
akhirnya, pemerintahan Lon Nol kehilangan dukungan dari rakyatnya yang
mengakibatkan destabilitasi ekonomi dan militer di Kamboja dan gelombang
dukungan terhadap Pol Pot.
Pada 17 April 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil
menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin Kamboja. Hanya dalam
beberapa hari saja, rezim baru ini telah menghukum mati sejumlah besar
rakyat Kamboja yang tadinya bergabung dengan rezim Lon Nol. Penduduk
Phnom Phen dan juga penduduk di provinsi lain terpaksa keluar dari kota
dan pindah ke daerah-daerah penampungan. Phnom Phen menjadi kota mati.
Seluruh perekonomian di seluruh negeri berubah di bawah garis keras
komunis, Uang hilang dari peredaran. Akibat dari semua itu adalah
terjadinya kelaparan dan wabah penyakit di daerah tersebut.
Selama 44 bulan berikutnya, jutaan orang Kamboja menjadi korban teror
dari Khmer Merah. Para pengungsi yang berhasil lari ke Thailand
menceritakan kekejaman kelompok ini yang antara lain menghukum mati
anak-anak hanya karena mereka tidak lahir dari keluarga petani. Selain
itu orang-orang keturunan Vietnam dan Cina juga turut diteror dan
dibunuh. Siapa saja yang disangka sebagai orang yang berpendidikan, atau
menjadi angota dari keluarga pedagang pasti dibunuh dengan cara dipukul
sampai mati, bukan dengan ditembak dengan dalih untuk menghemat
amunisi.
Pada bulan Agustus 1976, Pol Pot menjalankan Rencana Empat Tahun
untuk meningkatkan produksi pertanian sebagai produk ekspor melalui
industrialisasi pertanian dan pengembangan industri ringan beragam.
Khmer Merah menjadikan seluruh penduduk sebagai buruh budak paksa pada
proyek pertanian besar-besaran yang diperlakukan dengan sangat tidak
manusiawi.
Pada masa pemerintahan Pol Pot, sekitar 20% rakyat Kamboja tewas
akibat kebijakan utopis Pol Pot. Disamping itu, kebijakan tersebut
menyebabkan rakyat Kamboja telah kehilangan rasa moralitasnya hingga
mengubah karakter budaya Kamboja secara signifikan karena meraka hanya
diwajibkan patuh terhadap pemerintah.
Masa empat tahun Pol Pot dan Khmer Merahnya berkuasa di Kamboja,
adalah masa yang membuat seluruh dunia geger. Khmer Merah berupaya
mentransformasi Kamboja menjadi sebuah negara Maois dengan konsep
agrarianisme. Rezim Khmer juga menyatakan, tahun kedatangan mereka
sebagai “Tahun Nol” (Year Zero). Mata uang, dihapuskan. Pelayanan pos,
dihentikan. Kamboja diputus hubungannya dengan luar negeri. Hukum
Kamboja juga dihapuskan. Rezim Khmer Merah dalam kurun waktu tersebut
diperkirakan telah membantai sekitar dua juta orang Kamboja.
Ada sekitar 343 “ladang pembantaian” yang tersebar di seluruh
wilayah Kamboja. Choeung Ek adalah “ladang pembantaian” paling terkenal.
Di sini, sebagian besar korban yang dieksekusi adalah para intelektual
dari Phnom Penh, yang di antaranya adalah: mantan Menteri Informasi Hou
Nim, profesor ilmu hukum Phorng Ton, serta sembilan warga Barat termasuk
David Lioy Scott dari Australia. Sebelum dibunuh, sebagian besar mereka
didokumentasikan dan diinterogasi di kamp penyiksaan Tuol Sleng.
Penjara S-21 atau Tuol Sleng adalah organ rezim Khmer Merah yang
paling rahasia. Pada 1962, penjara S-21 merupakan sebuah gedung SMA
bernama Ponhea Yat. Semasa pemerintahan Lon Nol, nama sekolah diubah
menjadi Tuol Svay Prey High School. Tuol Sleng yang berlokasi di
subdistrik Tuol Svay Prey, sebelah selatan Phnom Penh, mencakupi wilayah
seluas 600 x 400 meter. Setelah Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah,
sekolah diubah menjadi kamp interogasi dan penyiksaan tahanan yang
dituduh sebagai musuh politik.
Di “ladang pembantaian” ini, para intelektual diinterogasi agar
menyebutkan kerabat atau sejawat sesama intelektual. Satu orang harus
menyebutkan 15 nama orang berpendidikan yang lain. Jika tidak menjawab,
mereka akan disiksa. Kuku-kuku jari mereka akan dicabut, lantas direndam
cairan alkohol. Mereka juga disiksa dengan cara ditenggelamkan ke bak
air atau disetrum. Kepedihan terutama dirasakan kaum perempuan karena
kerap diperkosa saat diinterogasi.
Pada tanggal 25 Desember 1978, setelah beberapa pelanggaran terjadi
di perbatasan antara Kamboja dan Vietnam, tentara Vietnam menginvasi
Kamboja. Tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam menduduki Phnom Penh
dan menggulingkan pemerintahan Pol Pot. Pemerintahan boneka lalu
dibentuk di bawah pimpinan Heng Samrin, mantan anggota Khmer Merah yang
telah membelot ke Vietnam. Namun pemerintahan baru ini tidak diakui oleh
negara-negara Barat. Sementara Pol Pot dan para pengikutnya lari ke
hutan-hutan dan kembali melakukan taktik gerilya dan teror.
Tindakan keji Khmer Merah terhadap Rakyat Kamboja mendapat kecaman
keras dari masyarakat internasional yang menganggap bahwa kejahatan
terhadap kemanusiaan adalah bentuk pelanggaran HAM. Namun demikian,
kegemilangan People’s Republic of Kampuchea (PRK) melengserkan Khmer
Merah dan tampil sebagai pemimpin baru Kamboja justru mendapat kecaman
dari dunia internasional.
Menanggapi reaksi keras masyarakat internasional, Vietnam
mendeklarasikan pembelaan bahwa tindakan okupasi yang dilakukannya
semata-mata dilakukan demi pembebasan rakyat Kamboja dari rezim Pol Pot
yang keji. Mayoritas masyarakat internasional menolak mengakui rezim
Heng Samrin sebagai pemerintahan yang sah di Kamboja dan masih tetap
mengakui rezim Khmer Merah sebagai pemerintahan yang sah mewakili
Kamboja di forum internasional.
Invasi Vietnam dianggap sebagai tindakan ilegal dan melanggar
norma-norma internasional seperti azas untuk menentukan hak sendiri
serta kebebasan dari campur tangan pihak asing. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa secara bulat komunitas dunia menghendaki agar pasukan
atau kekuatan asing dapat segera keluar dari Kamboja.
Di bawah tekanan internasional, Vietnam akhirnya menarik tentara
pendudukan dari Kamboja. Keputusan dilakukan secara terpaksa karena
adanya sanksi ekonomi terhadap Kamboja dan pemberhentian dukungan
terhadap Vietnam oleh Uni Soviet. Dalam invasi Vietnam, pada tahun 1978
hingga 1989 mengakibatkan 65.000 tewas terbunuh, 14.000 di antaranya
adalah warga sipil.
Pada tahun 1982, Tiga kelompok (faksi) yang masih bertahan di Kamboja
yaitu Khmer Merah, dan Front kemerdekaan nasional, netral, kedamaian
dan kerja sama Kamboja (FUNCINPEC) pimpinan Pangeran Sihanouk, serta
Front nasional kebebasan orang-orang Khmer yang dipimpin oleh perdana
menteri yang terdahulu yaitu Son Sann, membentuk koalisi yang bertujuan
untuk memaksa keluar tentara Vietnam. Tahun 1989, tentara Vietnam
akhirnya mundur dari Kamboja.
Tahun 1992, PBB (UNTAC), mengambilalih sementara pemerintahan negara
ini. Tahun berikutnya, PBB menggelar pemilu demokratis yang dimenangkan
oleh FUNCINPEC. Faksi ini kemudian membentuk pemerintahan koalisi
bersama Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen.
Sekarang, Kamboja telah berkembang pesat berkat bantuan dari
negara-negara asing. Negara ini bahkan telah menggelar persidangan
terhadap seorang mantan pemimpin Khmer Merah atas dakwaan melakukan
kejahatan terhadap kemanusiaan. Rakyat di kota dan desa juga telah hidup
tenang walaupun dihantui bahaya ranjau darat yang masih banyak
bertebaran di seluruh penjuru negeri.
Analisis:
Berawal dari
komunis
radikal Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot menyatakan bahwa Khamboja
merupakan Negara baru mengubah status negaranya yang berbentuk kerajaan
menjadi Negara republik. Negara Kamboja dalam pemerintahan Republik
Khmer Lon Nol yang beraliran kapitalis pro-AS menjadikan Kamboja berada
dibawah hegemoni AS untuk melawan Vietnam Utara, merupakan mimpi buruk
bagi masyarakat kamboja itu sendiri. setelah menikmati kemerdekaan yang
mereka rasakan setelah 90 tahun dijajah oleh perancis.
Amerika malah menjadikan kamboja sebagai ladang perang dan membuat
penduk Lon Nol kehilangan pendukungan. Dengan mudahnya Khamer merah
menggulingkan kekuasaan serta. Dan pada masa ini juga Khamer merah
melakukan penyiksaan besar-besaran terhadap rakyatnya sendiri. Ini lah
dimana awal terjadinya masa-masa suram yang pernah dialami oleh rakyat
Kamboja.
Mungkin pada awalnya program yang mereka punya memang sangat bagus
untuk membangun Negara kamboja, akan tetapi mereka malah membuat
rakyatnya mendasi budak mereka demi untuk mendapatkan keuntungan bagi
mereka sendiri. hubungan luar negeri yang seharusnya dijalin dengan baik
malah dipituskan begitu saja.
Apa lagi terjadinya kejahatan genosida disini membuat gerah
masyarakat internasional. Pada dasarnya memang perbudakan dan
pembantaian seperti ini memang bertolak belakang dengan HAM. Setiap
manusia itu mempunyai haknya untuk hidup bebas dan merdeka, maka yang
terjadi pada masa pemerintahan Khmr Merah adalah kejahatan yang tidak
bisa dimaafkan.
Untuk mengatasi hal seperti ini memang sangat tepat jika pemerintahan
untuk sementara diambil PBB seperti yang dilakukan pada kasus ini dan
melakukan permusyawarahan juga merupakan jalan keluar ternbaik untuk
mengatasi semua ini.
Referensi:
http://warofweekly.blogspot.com/2011/03/khmer-merah-lembar-sejarah-kelam.html
http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/01/17/konflik-kamboja-rezim-pol-pot-khmer-merah/