Sejarah Singkat dan Kontroversi Supersemar - Surat Perintah 11 Maret 1966

Supersemar Versi Orde Baru

Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang sangat populer dikenal melalui akronim "Supersemar" adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Sukarno pada tanggal 11 Maret 1966. Isinya adalah perintah Presiden Sukarno kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan stabilitas situasi keamanan yang sangat buruk pada masa itu, terutama setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Hingga saat ini, naskah Supersemar yang menyebar di kalangan masyarakat secara luas melalui buku-buku teks pelajaran sejarah nasional adalah keluaran versi Markas Besar TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang telah dipublikasikan sejak tahun 1966 dan semakin diperkuat setelah Orde Baru mulai berkuasa di tahun 1968. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia meyakini bahwa ada beberapa versi naskah Supersemar, sehingga masih perlu adanya penelusuran dan penelitian terhadap naskah Supersemar yang asli yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno di Istana Bogor. Sampai saat ini pun, naskah Supersemar yang asli masih misterius dan belum ditemukan, karena para pelaku sejarah lahirnya Supersemar semuanya telah meninggal dunia.

Presiden Sukarno Melantik Letnan Jenderal Suharto Sebagai Menteri/Panglima TNI Angkatan Darat

Sejarah Lahirnya Supersemar

Menurut versi resmi yang disetujui oleh pemerintahan rezim Orde Baru pimpinan Presiden Suharto, sejarah awal lahirnya Supersemar terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Sukarno mengadakan sidang pelantikan "Kabinet Dwikora yang Disempurnakan", yang juga dikenal dengan istilah "Kabinet Seratus Menteri", karena jumlah menterinya mencapai lebih dari 100 orang. Pada saat sidang kabinet dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Tjakrabirawa (pasukan khusus pengawal Presiden Sukarno) melaporkan bahwa banyak 'pasukan liar' atau 'pasukan tak dikenal' yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang di kabinet yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Salah satu anggota kabinet tersebut adalah Wakil Perdana Menteri I Dr. Soebandrio.

Pelantikan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Oleh Presiden Sukarno

Setelah mendengarkan laporan tersebut, Presiden Sukarno bersama Wakil Perdana Menteri I Dr. Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh langsung berangkat menuju Bogor menggunakan helikopter yang telah disiapkan. Sidang kabinet itu sendiri akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena yang juga kemudian ikut menyusul ke Bogor.

Situasi tersebut dilaporkan kepada Letnan Jenderal Suharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima TNI Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) 1965. Konon, Letnan Jenderal Suharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Suharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Pak Harto untuk 'menunggu situasi', karena cukup janggal.

Malam harinya, Letnan Jenderal Suharto mengutus tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Sukarno, yaitu Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf, Brigandir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rachmat. Setibanya di Istana Bogor, terjadi dialog antara tiga perwira tinggi AD tersebut dengan Presiden Sukarno mengenai situasi yang terjadi. Ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Letnan Jenderal Suharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan stabilitas keamanan nasional apabila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil tindakan.

Brigjen. Muhammad Jusuf, Brigjen. Basuki Rachmat, dan Brigjen. Amir Machmud

Menurut Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Sukarno berlangsung hingga pukul 20.30 WIB malam. Akhirnya, Presiden Sukarno setuju terhadap usulan tersebut sehingga dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Ilustrasi Presiden Sukarno Menandatangani Supersemar Versi Rezim Orde Baru

Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 dini hari pukul 01.00 WIB yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar TNI AD Brigadir Jenderal Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, di mana saat itu ia menerima telepon dari Mayor Jenderal Sutjipto selaku Ketua G-5 KOTI pada tanggal 11 Maret 1966 sekitar pukul 22.00 WIB malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib Letnan Jenderal Suharto. Bahkan, Sudharmono sempat berdebat dengan Murdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar tiba.

Presiden Sukarno dan Letnan Jenderal Suharto Sedang Bergurau

Berbagai Kontroversi Sejarah Lahirnya Supersemar

Lahirnya Supersemar ternyata diiringi oleh berbagai kontroversi yang menyebabkan sejarah pasti terbitnya surat perintah tersebut masih 'gelap' hingga saat ini.

• Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi TNI AD yang akhirnya menerima surat itu, ada seorang perwira tinggi yang membaca naskah Supersemar, kemudian kaget dan berkomentar, "Lho, ini 'kan perpindahan kekuasaan?". Naskah asli Supersemar semakin tidak jelas, karena beberapa tahun kemudian dinyatakan hilang. Hilangnya naskah asli Supersemar pun tidak jelas oleh siapa dan di mana, karena pelaku sejarah peristiwa Supersemar tersebut saat ini sudah meninggal dunia semua. Belakangan, keluarga Muhammad Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada dalam dokumen pribadi sang jenderal yang disimpan di sebuah bank.
• Menurut kesaksian salah satu pasukan pengawal Presiden Sukarno (Tjakrabirawa) di Istana Bogor, Letnan Dua Sukardjo Wilardjito, perwira tinggi militer yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 bukan hanya tiga orang, melainkan empat orang, karena Brigadir Jenderal Maraden Panggabean juga ikut serta. Berdasarkan kesaksiannya, Sukardjo Wilardjito menerangkan bahwa Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf membawa stopmap berwarna merah jambu berlogo Markas Besar Angkatan Darat, kemudian mengeluarkan secarik kertas berisi naskah Supersemar untuk ditandatangani Bung Karno. Setelah membaca naskah Supersemar, Bung Karno sempat heran dan bertanya, "Lho, kok ini diktumnya diktum militer, bukan diktum kepresidenan?". Brigadir Jenderal Amir Machmud lantas menjawab, "Untuk mengubah waktunya sudah sempit. Tandatangani sajalah, Paduka. Bismillah." Kemudian, Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir Jenderal Maraden Panggabean mencabut pistol dari pinggangnya, lalu menodongkannya ke arah Presiden Sukarno. Melihat keselamatan Presiden Sukarno sedang terancam dalam bahaya, Sukardjo pun segera mengeluarkan pistolnya juga dan menodongkannya ke arah Basuki Rachmat dan Maraden Panggabean. Segera setelah itu, Presiden Sukarno langsung mengatakan, "Jangan, jangan! Sudah, sudah! Baiklah kalau memang surat ini harus aku tandatangani dan harus aku serahkan kepada Harto. Tetapi, kalau situasi sudah kembali pulih, mandat ini agar dikembalikan lagi kepadaku." Presiden Sukarno pun menandatangani Supersemar di bawah todongan pistol Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir Jenderal Maraden Panggabean. Setelah Supersemar ditandatangani oleh Presiden Sukarno, pertemuan pun bubar. Setelah memberikan salam kepada Presiden Sukarno, para jenderal utusan Suharto kemudian kembali menuju ke Jakarta. Saat itu, Sukardjo langsung merasakan firasat buruk, terlebih seusai Bung Karno berpesan, "Mungkin aku harus meninggalkan istana. Berhati-hatilah kamu." Itulah kata-kata terakhir Presiden Sukarno kepada Sukardjo, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala untuk memberikan hormat sekaligus bentuk kekagumannya kepada Bung Karno. Sukardjo langsung yakin bahwa peristiwa penandatanganan Supersemar yang diawali dengan penodongan pistol ke arah Presiden Sukarno tersebut pasti akan diselewengkan oleh Suharto. Benar saja, tidak lama kemudian (sekitar 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki oleh pasukan RPKAD dan Kostrad. Letnan Dua Sukardjo Wilardjito beserta rekan-rekan pengawalnya sesama anggota pasukan Tjakrabirawa dilucuti senjatanya, kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer. Mereka semua lantas diberhentikan dari dinas militer. Hingga saat ini, kesaksian Sukardjo Wilardjito adalah referensi sejarah yang paling sering dirujuk dan paling dipercaya oleh banyak orang terkait kontroversi lahirnya Supersemar, meskipun beberapa kalangan menyatakan keraguannya terhadap penuturannya tersebut. Bahkan, dua di antara para pelaku sejarah Supersemar, yakni Jenderal (Purn.) Muhammad Jusuf dan Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean dengan tegas membantah peristiwa tersebut. Mereka menyatakan bahwa Presiden Sukarno menandatangani Supersemar dalam 'kondisi baik dan hangat', bukan di bawah todongan senjata.
• Menurut kesaksian Anak Marhaen Hanafi (A. M. Hanafi), seorang mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba yang dipecat secara inkonstitusional oleh Presiden Suharto, Brigadir Jenderal Maraden Panggabean tidak ikut ke Istana Bogor bersama tiga jenderal lainnya (Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan Muhammad Jusuf). Hanafi pun membantah kesaksian Letnan Dua Sukardjo Wilardjito yang menyatakan bahwa Presiden Sukarno menandatangani Supersemar di bawah todongan pistol pada malam hari tanggal 11 Maret 1966. Menurut A. M. Hanafi, pada saat itu Presiden Sukarno sedang menginap di Istana Merdeka, Jakarta, untuk keperluan sidang kabinet esok pagi harinya. Sebagian besar menteri juga sudah menginap di istana untuk menghindari hadangan berbagai demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta jika berangkat keesokan harinya. Hanafi sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut kesaksiannya, hanya ada tiga jenderal yang pergi ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Sukarno yang telah berangkat terlebih dahulu, yakni Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan Muhammad Jusuf. Sebelum bertolak dari Istana Merdeka, Amir Machmud dikatakannya menelepon Komisaris Besar Sumirat, pengawal pribadi Presiden Sukarno, untuk meminta izin datang ke Istana Bogor menghadap Bung Karno. "Semua itu ada saksi-saksinya," ujar Hanafi. Ketiga jenderal tersebut rupanya sudah membawa naskah Supersemar. Di Istana Bogor yang ternyata sudah dikelilingi berbagai demonstrasi dan tank militer, Bung Karno pun menandatangani Supersemar, tetapi tidak ditodong pistol oleh para jenderal, karena mereka dikatakannya datang secara baik-baik. Hanafi menyatakan bahwa atas sepengetahuannya, Brigadir Jenderal Maraden Panggabean selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan tetap berada di Istana Merdeka bersama menteri-menteri yang lain, sehingga tidak mungkin Panggabean ikut hadir ke Istana Bogor.
• Tentang pengetik naskah asli Supersemar pun masih 'gelap' hingga saat ini. Masih tidak jelas siapa sebenarnya yang mengetik naskah asli Supersemar. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik naskah asli Supersemar. Dari beberapa pengakuan tersebut, yang paling dipercaya adalah Letnan Kolonel Ali Ebram, yang pada saat peristiwa Supersemar menjabat sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.
• Sejarawan asing bernama Ben Anderson mengungkapkan bahwa ada salah satu tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor bersaksi tentang kop surat yang dipakai dalam naskah asli Supersemar. Menurut tentara yang tidak diketahui namanya tersebut, teks naskah asli Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas Besar Angkatan Darat, bukan di atas surat yang berkop Presiden Republik Indonesia. Hal inilah yang menurut Ben dapat menjadi jawaban mengapa Supe

Sejarah International Labour Organization (ILO)

Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) dibentuk berdasarkan Traktat Versailles pada tahun 1919 bersamaan dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam perkembangannya, pada tahun 1945 ILO menjadi Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sampai dengan tahun 2001, anggota ILO berjumlah 174 negara.

ILO dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat diseluruh dunia, khususnya kaum pekerja. Dalam Mukadimah Konstitusi ILO dinyatakan bahwa perdamaian abadi hanya mungkin tercipta ata dasar keadilan sosial. Syarat-syarat kerja masih mencerminkan ketidakadilan dan selama hal tersebut masih terjadi, maka berbagai goncangan yang terjadi akan mengancam keserasian dan ketentraman hidup masih akan terus terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta upaya mengatasi masalah pengangguran.

Untuk melaksanakan gagasan tersebut, maka ILO mempunyai tugas utama yaitu merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja; menyusun standar ketenagakerjaan internasional untuk dijadikan pedoman bagi Negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan.

ILO merupakan organisasi internasional satu-satunya yang beranggotakan tiga unsur yaitu unsur Pemerintah, unsur Pengusaha, unsur Pekerja. Seluruh kebijakan dan program ILO dirumuskan dan ditetapkan oleh ketiga unsur tersebut.

SRI JAYANEGARA

Sepeninggal Kertarajasa pada tahun 1309, putranya Jayanagara dinobatkan menjadi raja dengan bergelar Sri Sundarapandyadewadhiswara nama rajabhiseka Wikramottunggadewa. Pada waktu ayahnya masih memerintah, yakni pada tahun 1296, sebagai seorang putra mahkota Jayanagera telah berkedudukan sebagai kumararaja (raja muda) di Daha.

Kertarajasa memiliki tujuh orang dharmaputera (pangalasan wineh suka = pejabat-pejabat yang diberi anugerah raja) yaitu Semi, Kuti, Pangsa, Wedeng, Yuyu, Tanca dan Banyak. Mereka tidak puas dengan penobatan Jayanagara sebagai raja Majapahit, maka mereka mengadakan komplotan untuk menggulingkan Sang Prabhu. Namun menurut adat peraturan, mereka tidak mempunyai wewenang untuk mewaris tahta kerajaan.

Sehabis penyerbuan benteng Pajarakan pada tahun 1316 yang mengakibatkan Nambi dengan segenap keluarganya dibunuh (karena ulah Mahapati), menyusullah pemberontakan Semi pada tahun 1318, yang disusul dengan pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Semi dan Kuti adalah dua dari tujuh orang dharmaputera di kerajaan Majapahit, mereka itu juga binasa akibat fitnah Mahapati. Setelah terjadinya dua pemberontakan ini, rupa-rupanya raja baru sadar akan kekeliruannya untuk mempercayai Mahapati, maka atas perintahnya Mahapati ditangkap dan dibunuh.

Dalam peristiwa pemberontakan Kuti, muncullah seorang tokoh yang kemudian akan memegang peranan penting dalam sejarah Majapahit, yaitu Gajah Mada. Pada waktu itu ia berkedudukan sebagai seorang anggota pasukan pengawal raja (bekel bhayangkari). Berkat siasat Gajah Mada dalam peristiwa di Bedander, raja dapat diselamatkan dan Kuti dapat dibunuh. Setelah amukti palapa selama dua bulan, sebagai anugerah raja, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan, kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi patih di Daha.

Pada masa pemerintahanan Jayanagara hubungan dengan Cina rupa-rupanya telah pulih kembali, utusan dari Cina datang setiap tahun mulai tahun 1325 sampai dengan 1328. Utusan yang datang pada tahun 1325 dipimpin oleh Seng-chia-liyeh, mungkin dapat diidentifikasikan sebagai Seng-ch'ia-lieh-yu-lan. Raja Jawa pada waktu itu disebutkan dengan nama Cha-ya-na-ko-nai, yang merupakan transliterasi Cina dari Jayanagara.

Dalam tahun 1321 Odorico di Pordenone mengunjungi Jawa, ia menceritakan bahwa raja Jawa mempunyai tujuh orang raja takluk, istananya penuh dengan perhiasan emas, perak dan permata. Khan yang agung dari Cathay sering bermusuhan dengan raja Jawa, tetapi selalu dapat dikalahkan oleh raja Jawa. Pulau Jawa amat padat penduduknya dan menghasilkan rempah-rempah.

Dari masa pemerintahan raja Jayanagara hanya dikenal tiga buah prasasti yang dikeluarkan olehnya, yaitu prasasti Tuhanaru, prasasti Balambangan dan prasasti Balitar I. Prasasti Tuhanaru yang berangka tahun 1245 Saka (13 Desember 1323) berisi penetapan kembali desa Tuhanaru dan Kusambyan sebagai daerah swatantra atas permohonan Dyah Makaradhwaja. Permohonan itu dikabulkan oleh raja karena Dyah Makaradhwaja telah menunjukkan kesetiaan dan kebaktiannya kepada raja, mempertaruhkan jiwanya demi teguhnya kedudukan raja di atas singhasana memerintah seluruh mandala pulau Jawa. Karena kesetiaannya itu Dyah Makaradhwaja dianggap sebagai anak oleh raja.

Prasasti Balambangan yang hanya tinggal satu lempeng, memperingati penetapan daerah Balambangan sebagai daerah pendidikan, karena para rama daerah Balambangan telah menunjukkan kebaktiannya kepada raja dan membantu tegaknya kedudukan raja di atas singgasana, menghancurkan kejahatan di dunia, dan menghapuskan jaman kaliyuga. Prasasti ini dikeluarkan sehubungan dengan selesainya penumpasan pemberontakan Nambi.

Prasasti Balitar I dipahatkan pada sebuah batu, dan ditemukan di daerah Blitar, prasasti ini sudah sangat usang sehingga sulit dibaca, angka tahunnya ialah 1246 Saka (5 Agustus 1324) dan menyebutkan gelar abhiseka Jayanagara sebagai Sri Sundarapandyadewa nama maharajabhiseka Sri Wisnuwangsa ....

Pada tahun 1328 raja Jayanagara meninggal karena dibunuh oleh Tanca, seorang dharmaputera yang bertindak sebagai tabib, peristiwa pembunuhan ini dalam kitab Pararaton disebut dengan patanca. Tanca seketika itu juga dibunuh oleh Gajah Mada.

Raja Jayanagara dicandikan di dalam Pura, di Sila Petak dan Bubat, ketiganya dengan arca Wisnu, dan di Sukhalila dengan Amoghasiddhi.

Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-69

PENERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA DAN BINTANG JASA DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-69 TAHUN 2014     1. Hj. Herawati Boediono Isteri Wakil Presiden RI Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 2. Mayjen Pol (Purn) Drs. Sidarto Danusubroto, S.H. Ketua MPR RI Periode 8 Juli 2013-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 3. Hj. Melani Leimena Suharli Wakil Ketua MPR RI Periode 2009-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 4. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A. Wakil Ketua MPR RI Periode 2009-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 5. Drs. Lukman Hakim Saifuddin Wakil Ketua MPR RI Periode 2009-2014 Menteri Agama KIB II Periode 9 Juni 2014 s.d. 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 6. Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. Wakil Ketua MPR RI Periode 2009-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 7. Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M. Ketua DPR RI Periode 2009-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 8. Drs. H. Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 9. Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, M.M. Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 10. Dr. Muhammad Sohibul Iman, Ph.D. Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 11. Ir. Taufik Kurniawan, M.M. Wakil Ketua DPR RI Periode2 Maret 2010-2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 12. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA Menteri Pendidikan Periode 21 Okober 2004-22 Oktober 2009 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 13. Dr. (H.C.) Muhammad Maftuh Basyuni, S.H. Menteri Agama Periode 21 Okober 2004-22 Oktober 2009 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 14. Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., MALD Menneg BUMN Periode 7 Mei 2007 - Oktober 2009 Menteri Komunikasi dan Informatika Periode 21 Oktober 2004 - Mei 2007 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 15. Dr. Kusmayanto Kadiman Menneg Riset dan Teknologi/Kepala BPPT Periode 21 Oktober 2004 - 22 Oktober 2009 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 16. Adihyaksa Dault, S.H., M.Si. Menneg Pemuda dan Olahraga Periode 21 Oktober 2004 - 22 Oktober 2009 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 17. Dr. Mohammad Yusuf Asy'ari, Ak., M.Si. Menneg Perumahan Rakyat Periode 21 Oktober 2004 - 22 Oktober 2009 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 18. Chairul Tanjung Menko Bidang Perekonomian KIB II Periode Mei 2014 - 19 Oktober 2014 Ketua Komite Ekonomi Nasional, Periode 20 Mei 2010 - sekarang Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 19. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa Menteri Luar Negeri KIB II Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 20. Agus D.W. Martowardojo Mentaeri Keuangan KIB II Periode 20 Mei 2010 - 19 April 2013 Gubernur Bank Indonesia Periode 23 Mei 2013 - sekarang Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 21. Mohamad Suleiman Hidayat Menteri Perindustrian KIB II Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 22. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. Menteri Kehutanan KIB II Periode Mei 2014 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 23. Evert Erenst Mangindaan, S.IP. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2011 Menteri Perhubungan KIB II Periode 19 Oktober 2011 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 24. Dr. H. Salim Segaf Aljufri, M.A. Menteri Sosial KIB Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 25. Ir. H. Tifatul Sembiring Menteri Komunikasi dan Informatika KIB II Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 26. Prof. Dr. Ir. H. Gusti Mohammad Hatta Menteri Lingkungan Hidup Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2011 MenteriRiset dan Teknologi KIB II Periode 19 Oktober 2011 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 27. Dr. Sjarifuddin Hasan, M.M., MBA. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KIB II Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 28. Linda Amalia Sari, S.IP. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KIB II Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 29. Ir. H. Azwar Abubakar, M.M. Wakil Gubernur Aceh Periode 2000-2004 Gubernur Aceh Periode 19 Juli 2004-30 Desember 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KIB II Periode 19 Oktober 2011 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 30. Ir. H. Ahmad Helmy Faisal Zaini Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal KIB II Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 31. Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, S.E., M.A. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas KIB II Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 32. Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si. Gubernur Aceh Periode 30 Desember 2005 - 8 Februari 2007 Direktur Utama Perum BULOG Periode 2007 - 2009 Menteri Badan Usaha Milik Negara KIB II Periode 22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2011; Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 33. Dr. (H.C) Hendarman Soepandji, S.H., C.N. Jaksa Agung Periode 9 Mei 2007 - 24 September 2010 Kepala BPN Periode 14 Juni 2012 - sekarang Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 34. Basrief Arief, S.H., M.H. Jaksa Agung Periode 26 November - sekarang Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 35. Dr. Dipo Alam, M.E.A. Sekretaris Kabinet Periode 7 Januari 2010 - sekarang Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 36. Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo Kapolri Periode 22 Oktober 2010 - 23 Oktober 2013 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 37. Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsul Maarif, S.IP., M.Si. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Periode 22 Oktober 2010 - 23 Oktober 2013 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 38. K.H. Ma'ruf Amin Anggota Wantimpres Periode 2012 - 2014 Bintang Mahaputera Adipradana Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 39. Ir. H. Alex Nurdin, S.H. Gubernur Sumatera Selatan Bintang Mahaputera Utama Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 40. Brigjen TNI (Purn)Abraham Octavianus Atururi Gubernur Papua Barat Periode 2006 - sekarang Bintang Mahaputera Utama Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 41. Dr. (H.c.) Sofyan Basir, Ak.,S.E. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Periode 17 Mei 2005 - sekarang Bintang Mahaputera Utama Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 42. Hasan Bisri, S.E., M.M. Anggota BPK RI Periode 2004 - 2009 dan 2009 - 2014 Wakil Ketua BPK RI Periode 2011 - 2014 Bintang Mahaputera Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 43. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak. Anggota II BPK RI Periode 2007 - 2012 dan 2013 - 2017 Bintang Mahaputera Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 44. Lambock V. Nahattands, S.H., M.H. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Periode 2011 - 2014 Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara tmt 28 April - sekarang Bintang Mahaputera Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 45. Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Ph.D., Apt. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Periode 2010 - sekarang Bintang Mahaputera Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 46. Sri Rejeki Chasanah Soedarsono Aktivis Bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Kemanusiaan Bintang Mahaputera Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 47. Dr. H. Awang Faroek Ishak, M.Si. Gubernur Kalimantan Timur Periode 2008 - 2013 dan 2013 - 2018 Bintang Jasa Utama Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 48. Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, Ak., CA., QIA, CfrA Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Periode 2010 - sekarang Bintang Jasa Utama Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 49. Drs. Eko Sutrisno, M.Si Kepala Badan Kepegawaian Negara Periode 2012 - sekarang Bintang Jasa Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 50. Kolonel (Purn) Surachman, S.IP Atlet Ultra Marathon Bintang Jasa Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 51. Pdt. Lipiyus Biniluk, S.Th. Tokoh Masyarakat Papua aktif dalam memperjuangkan kerukunan umat beragama di wilayah Papua Bintang Jasa Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 52. Nicholas Jouwe Tokoh Masyarakat Papua aktif dalam membantu diplomasi Papua di Fora Internasional Bintang Jasa Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 53. Nicholas Simion Messet Tokoh Masyarakat Papua aktif dalam membantu diplomasi Papua di Fora Internasional Bintang Jasa Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 54. Frans Albert Yoku Tokoh Masyarakat Papua aktif dalam membantu diplomasi Papua di Fora Internasional Bintang Jasa Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014 55. Drh. Constant Karma Tokoh Masyarakat Papua aktif memajukan bidang kesehatan di wilayah Papua khususnya penanggulangan HIV / AIDS Bintang Jasa Nararya Keppres No.65/TK/Tahun 2014, Tanggal 11 Agustus 2014

PEMBERONTAKAN ANGKATAN PERANG RATU ADIL (APRA)

Share on :

Kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil dimanfaatkan Westerling untuk meraih massa guna mewujudkan keinginannya. Kepercayaan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda atau Jepang, mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya.

A.    Peran Westerling dalam Pembentukan APRA

Raymond Pierre Paul Westerling lahir di Istanbul, 31 Agustus 1919 dan meninggal di Belanda, 26 November 1987 pada usia 68 tahun. Westerling lahir sebagai anak kedua dari Paul Westerling dan Sophia Moutzou. Dia komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin Pembantaian Westerling pada tahun 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat.

Westerling yang dijuluki si Turki karena lahir di Istanbul, mendapat pelatihan khusus di Skotlandia. Dia masuk dinas militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada. Pada 27 Desember 1941 dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Prinses Irene di Wolverhampton, dekat Birmingham.

Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Commando Basic Training Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Seorang instruktur Inggris sendiri mengatakan pelatihan ini sebagai neraka di dunia. Pelatihan dan pelajaran yang mereka peroleh antara lain perkelahian tangan kosong, penembakan tersembunyi, berkelahi dan membunuh tanpa senjata api, membunuh pengawal dan sebagainya. Setelah bertugas di Eastbourne sejak 31 Mei 1943, maka bersama 55 orang sukarelawan Belanda lainnya pada 15 Desember 1943, Sersan Westerling berangkat ke India untuk betugas di bawah Laksamana Madya Mountbatten Panglima Komando Asia Tenggara. Mereka tiba di India pada 15 Januari 1944 dan ditempatkan di Kedgaon, 60 km di utara kota Poona.

Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi komandan Depot Speciale Troepen (DST) atau Depot Pasukan Khusus. Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat dan pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan dan setelah berhasil menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan namanya membumbung tinggi.

B.     Latar Belakang Terjadinya Pemberontaka APRA

APRA merupakan pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Hasil Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan suatu bentuk negara Federal untuk Indonesia dengan nama RIS (Republik Indonesia Serikat). Suatu bentuk negara ini merupakan suatu proses untuk kembali ke NKRI, karena memang hampir semua masyarakat dan perangkat-perangkat pemerintahan di Indonesai tidak setuju dengan bentuk negara federal. Tapi juga tidak sedikit yang tetap menginginkan Indonesia dengan bentuk negara federal, hal ini menimbulkan banyak pemberontakan-pemberontakan atau kekacauan-kekacauan yang terjadi pada saat itu. Pemberontakan- pemberontakan ini dilakukan oleh golongan- golongan tertentu yang mendapatkan dukungan dari Belanda karena merasa takut jika Belanda meninggalkan Indonesia maka hak-haknya atas Indonesia akan hilang.

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling merupakan gerakan yang didalangi oleh golongan kolonialis Belanda. Salah satu landasan bagi gerakan APRA ini adalah kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda atau Jepang, mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan damai dan rakyat akan makmur dan sejahtera. Tidak hanya rakyat-rakyat biasa yang dihimpun Westerling untuk menjadi tentaranya tetapi mantan tentara KNIL yang pro terhadap Belanda juga ikut menjadi bagian dari tentara APRA. Ada satu hal yang menarik bahwa kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh KNIL maupun KL dalam melancarkan aksinya diberi tanda segitiga orange sebagai lambang negara Belanda

Sebenarnya organisasi ini sudah dibentuk sebelum Konferensi Meja Bundar itu disahkan. Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.

Tujuan Westerling membentuk APRA ini adalah mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Upaya itu dihalangi oleh Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS .

C.    Jalannya Pemberontakan APRA

Pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh mantan Kapten KNIL Raymond Westerling bukanlah pemberontakan yang dilancarkan secara spontan. Pemberontakan ini telah direncanakan sejak beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.

Pada 25 Desember 1949 malam, sekitar pukul 20.00 Westerling menghubungi Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda untuk menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden mengenai rencananya untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda terhadap Indonesia. Van Vreeden memang telah mendengar berbagai rumor, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan, tidak terkecuali rumor mengenai pasukan yang dipimpin oleh Westerling. Jenderal van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 tersebut memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan seperti apa yang diungkapkan padanya.

Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah sebuah ultimatum. Westerling menuntut agar Pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif terkait ultimatum tersebut dalm waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld, Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling.

Pada 10 Januari 1950 Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelumnya, ketika Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota (WTM), dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap Westerling. Sementara itu, Westerling mengunjung Sultan Hamid II di Jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember 1949. Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut, namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun.

Pertengahan Januari 1950, Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr.J.H. van Maarseven berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling. Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS Juanda pada 20 Januari 1950 menyampaikan kepada Menteri Götzen, agar pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.

Namun upaya mengevakuasi Reciment Speciaale Troepen, gabungan baret merah dan baret hijau terlambat dilakukan. Westerling mendengar mengenai rencana tersebut dari beberapa bekas anak buahnya, sebelum deportasi pasukan RST ke Belanda dimulai, pada 23 Januari 1950 Westerling melancarkan "kudetanya." Subuh pukul 4.30 hari itu, Letnan Kolonel KNIL T. Cassa menelepon Jenderal Engles dan melaporkan: "Satu pasukan kuat APRA bergerak melalui Jalan Pos Besar menuju Bandung." Namun laporan Letkol Cassa tidak mengejutkan Engles, karena sebelumnya, pada 22 Januari pukul 21.00 dia telah menerima laporan, bahwa sejumlah anggota pasukan RST dengan persenjataan berat telah melakukan desersi dan meninggalkan tangsi militer di Batujajar. Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten KNIL J.H.W. Nix melaporkan, bahwa "compagnie Erik" yang berada di Kampemenstraat juga akan melakukan desersi pada malam itu dan bergabung dengan APRA untuk ikutserta dalam kudeta, namun dapat digagalkan oleh komandannya sendiri, Kapten G.H.O. de Witt. Engles segera membunyikan alarm besar dan segera menghubungi Letnan Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi. Engles juga melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Buurman van Vreeden di Jakarta.

Mulanya penduduk kota Bandung tidak terlalu curiga karena adalah hal yang biasa tentara hilir mudik keluar masuk kota Bandung pada masa itu, walau Perang kemerdekaan dianggap sudah berakhir.  Tentara APRA pada saat itu  menggunakan truk,  jeep, motorfiets, serta ada yang berjalan kaki dengan seragam dan bersenjata lengkap dan jumlahnya ditaksir antara 500-800  personel.

Namun ketika mereka mengadakan steling di gang-gang di sepanjang jalan Cimahi-Bandung sambil melepas tembakan ke udara.  Bahkan  ada di antara mereka yang mengarahkan tembakan  kebeberapa rumah penduduk. Barulah setelah mendengar suara tembakan tersebut,  warga seketika menjadi was-was. Sejumlah polisi yang menjaga pos-pos sepanjang  jalan raya Cimindi-Cibereum dilucuti senjatanya. Sesampainya di kota kepanikan rakyat semakin menjadi-jadi, banyak toko dan rumah ditutup dan jalanan pun menjadi sepi.

Di jalan perapatan Banceuy, seorang TNI yang mengendarai jip dan tidak bersenjata diberhentikan. Tentara itu diperintahkan untuk turun dan mengangkat tangan lalu dengan keji ditembak mati.  Pasukan APRA bergerak di Jalan Braga, di muka Apotheek Rathkam sebuah mobil sedan juga diberhentikan.  Tiga penumpangnya juga diperintahkan untuk turun, di antaranya seorang perwira TNI. Tanda pangkat perwira itu diambil dan kemudian dia dibunuh.  Dua orang sipil yang bersama tentara tadi kemudian diangkut  dengan truk.

Tentara APRA juga mengadakan aksi di depan Hotel Preanger. Mereka menyerang sebuah truk berisi tiga orang TNI. Perlawanan dari TNI baru terjadi di Jalan Merdeka, sekalipun tidak seimbang. Setelah tembak-menembak sekitar 15 menit, 10 orang TNI gugur. Tentara APRA juga menyerang truk yang dikendarai 7 orang serdadu TNI di perempatan Suniaraja-Braga. Truk itu ditembaki dari depan dan belakang.

Perlawanan yang  cukup hebat terjadi di Kantor Kwartir Divisi Siliwangi Oude Hospitaalweg.  Satu regu stafdekking TNI terdiri dari 15 orang dipimpin Letkol (Overste ) Sutoko  dikepung tentara APRA yang jumlahnya lebih banyak.  Benar-benar pertempuran sampai peluru terakhir. Letkol Sutoko,  Letkol Abimanyu dan seorang opsir lainnya dapat menyelamatkan diri.  Lainnya tewas. Markas itu diduduki dan tentara APRA merampok brandkas sebesar F150.000.

Pertempuran juga terjadi di kantor stafkwartier Divisi Siliwangi Jalan Lembang. Satu rgu stafdekking TNI terdiri dari 15 orang dipimpin Overste Sutoko dengan tiba2 dikerubungi oleh ratusan APRA. Pertempuran berlangsung kurang lebih setengah jam. Pertempuran dilakukan hingga peluru terakhir. Everste Sutoko, Abimanyu, dan seorang opsir lainnya dapat menyelamatkan diri, lainnya tewas. APRA kemudian berhasil menduduki stafkwartier dan membongkar brandkast yang isinya Rp. 150.000, jumlah yang cukup besar untuk saat itu. Selain itu, mayat-mayat dari TNI dan sipil pun bergelimpangan antara jalan Braga hingga jalan Jawa. Di antara orang-orang sipil yang tewas, kabarnya menjadi korban karena mereka berani menjawab “Jogja”, ketika ditanyakan “Pilih Pasundan atau Jogja?” oleh pasukan APRA.

Perwira TNI lainnya yang gugur ialah Letkol Lembong dan ajudannya Leo Kailola.  Mereka dihujani peluru ketika hendak masuk Markas Divisi Siliwangi yang ternyata sudah diduki oleh gerombolan APRA.  Keseluruhan 79 orang menajdi korban  keganasan gerombolan ini.  Mereka adalah 61 serdadu TNI  dan 18 orang lainnya yang tidak diketahui namanya karena tidak mempunyai tanda-tanda  atau surat dalam  pakaiannya.

Sementara Westerling memimpin penyerangan di Bandung, sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Meijer menuju Jakarta dengan maksud menangkap Presiden Sukarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan TII (Tentara Islam Indonesia) yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga "serangan" ke Jakarta gagal total. Demikian juga secara keseluruhan, pelaksanaan "kudeta" tidak seperti yang diharapkan oleh Westerling dan anak buahnya.

Setelah puas melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST dan satuan-satuan yang mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling sendiri berangkat ke Jakarta, di mana dia pada 24 Januari 1950 bertemu lagi dengan Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid yang didampingi oleh sekretarisnya, dr. J. Kiers, melancarkan kritik pedas terhadap Westerling atas kegagalannya dan menyalahkan Westerling telah membuat kesalahan besar di Bandung. Tak ada perdebatan, dan sesaat kemudian Westerling pergi meninggalkan hotel.

Setelah itu terdengar berita bahwa Westerling merencanakan untuk mengulang tindakannya. Pada 25 Januari Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa Westerling, didukung oleh RST dan Darul Islam, akan menyerbu Jakarta. Engles juga menerima laporan, bahwa Westerling melakukan konsolidasi para pengikutnya di Garut, salah satu basis Darul Islam waktu itu.

Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, tentu menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Osmar White, jurnalis Australia dari Melbourne Sun memberitakan di halaman muka: "Suatu krisis dengan skala internasional telah melanda Asia Tenggara." Untuk dunia internasional, Belanda sekali lagi duduk di kursi terdakwa. Duta Besar Belanda di AS, van Kleffens melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi telah mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh "de zwarte hand van Nederland" (tangan hitam dari Belanda).

D.    Penumpasan APRA

Ketika terjadi pemberontakan APRA tidak dilakukan perlawanan yang berarti, hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, karena serangan dilakukan dengan sangat tiba-tia, pembalasan tembakan pun tidak dilakukan karena orang-orang APRA bercampur dengan orang KNIL dan KL. Sedangkan mengenai latar belakang aksinya, diduga keras bahwa APRA ingin mendukung berdirinya negara Pasundan, supaya negara ini bisa berdiri tanpa gangguan TNI dan menggunakan APRA sebagai angkatan perangnya.

Secara umum boleh pasukan Divisi Siliwangi TNI tidak siap karena baru saja memasuki Kota Bandung setelah perjanjian KMB. Panglima Siliwangi Kolonel Sadikin dan Gubernur Jawa Barat Sewaka  pada saat kejadian  sedang mengadakan peninjauan ke Kota Subang.  Sementara di  Jakarta  pada pukul 11.00 bertempat di kantor Perdana Mentri RIS diadakan perundingan antara Perdana Mentri RIS dan Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia.  Terungkap adanya keterlibatan  tentara Belanda (diperkirakan sekitar 300 tentara Belanda berada di antara pasukan APRA)  dalam peristiwa di Bandung itu, maka diputuskan tindakan bersama.

Jendral Engels akhirnya memerintahkan pasukan APRA untuk kembali ke Batujajar, baik karena diperintah atasannya, maupun ancaman dari Divisi Siliwangi yang tidak menjamin keselamatan warga Belanda yang berjumlah ribuan di kota Bandung.  Pada hari itu juga pasukan APRA meninggalkan Kota Bandung.  Operasi penumpasan dan pengejaran terhadap gerombolan APRA yang sedang melakukan gerakan mundur segera dilakukan oleh TNI.  Sisa pasukan Wasterling di bawah pimpinan Van der Meulen yang bukan anggota KNIL Batujajar dan polisi yang menuju Jakarta,  pada  24 Januari 1950 dihancurkan Pasukan Siliwangi dalam pertempuran daerah Cipeuyeum dan sekitar Hutan Bakong dan dapat disita  beberapa truk dan pick up, tiga pucuk bren, 4 pucuk senjata ukuran 12,7 dan berpuluh karaben.

Pada 24 Januari 1950 tengah malam terjadi tembak-menembak di Kramatalaan No.29 Jakarta antara pauskan TNI dengan geromboan yang diduga adalah deseteurs (anggota tentara yang melarikan diri dari dinasi tentara).  Tembak-menembak tersebut berlangsung sampai 25 januari 1950 pagi.  Dalam penggerebekan pasukan kita berhasil merampas 30 pucuk owens-guns.

Di kota Bandung juga diadakan pembersihan dan penahanan terhadap mereka yang terlibat, termasuk beberapa orang tokoh Negara Pasundan.  Bagaimana dengan Wasterling? Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih melanjutkan petualangannya di Jakarta. la merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua Menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet, dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiardjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang.

Gerakan tersebut dapat digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II, yang juga menjadi anggota Kabinet RIS sebagai Menteri tanpa portofolio. Sultan Hamid II dapat segera ditangkap, sedangkan Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri pada 22 Februari 1950 dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Dengan kaburnya Wasterling, maka gerakannya pun jadi bubar.

E.     Dampak Pemberontakan APRA

Bila dilihat dari latar belakang pemberontakan yang dilakukan oleh APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang diketuai oleh Raymond Pierre Westerling ini bertujuan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah RIS yang ingin diakui sebagai tentara Pasundan. Selain itu, pemberontakan ini juga bertujuan untuk tetap mempertahankan pemerintahan Reupblik Federal dan tidak menginginkan adanya penyerahan kedaulatan serta adanya tentara tersendiri di negara-negara bagian RIS. Sehingga terjadilah pemberontakan APRA ini yang terjadi di Bandung.

Dalam pemberontakan ini, APRA berhasil menduduki markas dari Kodam Divisi Siliwangi berhasil diduduki pada tanggal 23 Januari 1950 dan juga membunuh para tentara Indonesia yang bermaksud untuk melawan. Salah satu tentara yang terbunuh ialah Letnan Kolonel Lembong tewas pada peristiwa ini. Bandung pun dapat dikuasai sementara oleh pasukan APRA untuk beberapa jam. Dalam peristiwa ini juga menyebabkan 79 orang APRIS tewas dan juga beberapa masyarakat sekitar juga mnejadi korban kekejaman pemberontakan ini. Dengan terjadinya peristiwa ini di Bandung membuat pemerintah mengirimkan pasukan APRI ke Bandung untuk menumpas gerakan pemberontakan APRA. Pada akhirnya gerakan pemberontakan APRA berhasil ditumpas oleh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia).

Perisitiwa merupakan suatu konspirasi diantara Raymond Pierre Westerling dan Sultan Hamid II dari Pontianak. Ketika pemberontakan yang di Bandung itu berakhir, Jakarta menjadi target berikutnya. Dalam misi kali ini APRA ingin menyerang Jakarta serta ingin membunuh menteri-menteri RIS seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Ali Budiarjo dan Kolonel TB Simatupang pada tanggal 26 Januari 1950.

Namun aksi dari APRA untuk menyerang Jakarta sudah diketahui sebelumnya oleh jajaran petinggi pemerintahan sehingga aksi tersebut dapat digagalkan dan konspirasi diantara Westerling dan Sultan Hamid II ini terbongkar dan ketika akan ditangkap, Westerling kabur ke Singapura dan Sultan Hamid II berhasil ditangkap. Maka berakhir pemberontakan APRA ini.