Pages

Subscribe:

Selasa, 10 Februari 2015

SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA HINGGA PEMILU 2014 ( INDONESIA ELECTION 2014)


Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

SEJARAH PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI INDONESIA TAHUN 1955
Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante (Sumber : Situs KPU).
Sejak berdirinya negara Indonesia, Bapak Hatta telah memikirkan untuk segera melakukan pemilu sesuai maklumat X tanggal 3 November 1945. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :
1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.
Pemilu tahun 1955 memilih 257 anggota DPR dan 514 anggota konstituante (harusnya 520 anggota, namun irian barat memiliki jatah 6 kursi, tidak melakukan pemilihan) dengan 29 jumlah partai politik dan individu yang ikut serta. Pemilu ini dilaksanakan pada pemerintahan perdana menteri Burhanuddin Harahap, setelah menggantikan Perdana Menteri Ali Sastromidjojo yang mengundurkan diri.
No.
 Partai/Nama Daftar
Suara
%
Kursi
1.
 Partai Nasional Indonesia (PNI)
8.434.653
22,32
57
2.
 Masyumi
7.903.886
20,92
57
3.
 Nahdlatul Ulama (NU)
6.955.141
18,41
45
4.
 Partai Komunis Indonesia (PKI)
6.179.914
16,36
39
5.
 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
1.091.160
2,89
8
6.
 Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
1.003.326
2,66
8
7.
 Partai Katolik
770.740
2,04
6
8.
 Partai Sosialis Indonesia (PSI)
753.191
1,99
5
9.
 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
541.306
1,43
4
10.
 Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
483.014
1,28
4
11.
 Partai Rakyat Nasional (PRN)
242.125
0,64
2
12.
 Partai Buruh
224.167
0,59
2
13.
 Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
219.985
0,58
2
14.
 Partai Rakyat Indonesia (PRI)
206.161
0,55
2
15.
 Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
200.419
0,53
2
16.
 Murba
199.588
0,53
2
17.
 Baperki
178.887
0,47
1
18.
 Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro
178.481
0,47
1
19.
 Grinda
154.792
0,41
1
20.
 Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
149.287
0,40
1
21.
 Persatuan Daya (PD)
146.054
0,39
1
22.
 PIR Hazairin
114.644
0,30
1
23.
 Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
85.131
0,22
1
24.
 AKUI
81.454
0,21
1
25.
 Persatuan Rakyat Desa (PRD)
77.919
0,21
1
26.
 Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
72.523
0,19
1
27.
 Angkatan Comunis Muda (Acoma)
64.514
0,17
1
28.
 R.Soedjono Prawirisoedarso
53.306
0,14
1
29.
 Lain-lain
1.022.433
2,71
-
Jumlah
37.785.299
100,00
257
Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945
PEMILIHAN UMUM  TAHUN 1971
Setelah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Kedua Indonesia, Bpk (alm) Soeharto. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi.
No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Katolik 603.740 1,10 3
2. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.308.237 2,39 10
3. Partai Nahdlatul Ulama 10.213.650 18,68 58
4. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) 2.930.746 5,36 24
5. Golongan Karya (Golkar) 34.348.673 62,82 236
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733.359 1,34 7
7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) 48.126 0,08 0
8. Partai Nasional Indonesia (PNI) 3.793.266 6,93 20
9. Partai Islam (PERTI) 381.309 0,69 2
10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 338.403 0,61 0
Jumlah 54.669.509 100,00 360
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977-1997
Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan 3 peserta yaitu Golongan Karya (GolKar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP). Peserta pemilu kali ini lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Dalam setiap kali digelar pemilu, partai golkar selalu menduduki peringkat pertama perolehan kursi di DPR dengan meraih lebih dari 62% suara dalam setiap gelaran pemilu, diikuti oleh PPP dan terakhir PDI. Tabel di
Pemilu 1977
No. Partai Suara % Kursi % (1971) Keterangan
1. Golkar 39.750.096 62,11 232 62,80 - 0,69
2. PPP 18.743.491 29,29 99 27,12 + 2,17
3. PDI 5.504.757 8,60 29 10,08 - 1,48
Jumlah 63.998.344 100,00 360 100,00
Pemilu 1982
No. Partai Suara DPR % Kursi % (1977) Keterangan
1. Golkar 48.334.724 64,34 242 62,11 + 2,23
2. PPP 20.871.880 27,78 94 29,29 - 1,51
3. PDI 5.919.702 7,88 24 8,60 - 0,72
Jumlah 75.126.306 100,00 364 100,00
Pemilu 1987
No. Partai
Suara
 % Kursi % (1982) Keterangan
1. Golkar 62.783.680 73,16 299 68,34 + 8,82
2. PPP 13.701.428 15,97 61 27,78 - 11,81
3. PDI 9.384.708 10,87 40 7,88 + 2,99
Jumlah 85.869.816 100,00 400

Pemilu 1992
No. Partai Suara % Kursi % (1987) Keterangan
1. Golkar 66.599.331 68,10 282 73,16 - 5,06
2. PPP 16.624.647 17,01 62 15,97 + 1,04
3. PDI 14.565.556 14,89 56 10,87 + 4.02
Jumlah 97.789.534 100,00 400 100,00
Pemilu 1997
No. Partai Suara % Kursi % (1992) Keterangan
1. Golkar 84.187.907 74,51 325 68,10 + 6,41
2. PPP 25.340.028 22,43 89 17,00 + 5,43
3. PDI 3.463.225 3,06 11 14,90 - 11,84
Jumlah 112.991.150 100,00 425 100,00
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999
Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.
No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi Persentase
1. Partai Indonesia Baru 192.712 0,18% 0 0,00%
2. Partai Kristen Nasional Indonesia 369.719 0,35% 0 0,00%
3. Partai Nasional Indonesia 377.137 0,36% 0 0,00%
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia 85.838 0,08% 0 0,00%
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia 289.489 0,27% 0 0,00%
6. Partai Ummat Islam 269.309 0,25% 0 0,00%
7. Partai Kebangkitan Ummat 300.064 0,28% 1 0,22%
8. Partai Masyumi Baru 152.589 0,14% 0 0,00%
9. Partai Persatuan Pembangunan 11.329.905 10,71% 58 12,55%
10. Partai Syarikat Islam Indonesia 375.920 0,36% 1 0,22%
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 35.689.073 33,74% 153 33,12%
12. Partai Abul Yatama 213.979 0,20% 0 0,00%
13. Partai Kebangsaan Merdeka 104.385 0,10% 0 0,00%
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa 550.846 0,52% 5 1,08%
15. Partai Amanat Nasional 7.528.956 7,12% 34 7,36%
16. Partai Rakyat Demokratik 78.730 0,07% 0 0,00%
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 152.820 0,14% 0 0,00%
18. Partai Katolik Demokrat 216.675 0,20% 0 0,00%
19. Partai Pilihan Rakyat 40.517 0,04% 0 0,00%
20. Partai Rakyat Indonesia 54.790 0,05% 0 0,00%
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi 456.718 0,43% 1 0,22%
22. Partai Bulan Bintang 2.049.708 1,94% 13 2,81%
23. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia 61.105 0,06% 0 0,00%
24. Partai Keadilan 1.436.565 1,36% 7 1,51%
25. Partai Nahdlatul Ummat 679.179 0,64% 5 1,08%
26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis 365.176 0,35% 1 0,22%
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 328.654 0,31% 1 0,22%
28. Partai Republik 328.564 0,31% 0 0,00%
29. Partai Islam Demokrat 62.901 0,06% 0 0,00%
30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen 345.629 0,33% 1 0,22%
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak 62.006 0,06% 0 0,00%
32. Partai Demokrasi Indonesia 345.720 0,33% 2 0,43%
33. Partai Golongan Karya 23.741.749 22,44% 120 25,97%
34. Partai Persatuan 655.052 0,62% 1 0,22%
35. Partai Kebangkitan Bangsa 13.336.982 12,61% 51 11,03%
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia 140.980 0,13% 0 0,00%
37. Partai Buruh Nasional 140.980 0,13% 0 0,00%
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong 204.204 0,19% 0 0,00%
39. Partai Daulat Rakyat 427.854 0,40% 2 0,43%
40. Partai Cinta Damai 168.087 0,16% 0 0,00%
41. Partai Keadilan dan Persatuan 1.065.686 1,01% 4 0,87%
42. Partai Solidaritas Pekerja 49.807 0,05% 0 0,00%
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia 149.136 0,14% 0 0,00%
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia 364.291 0,34% 1 0,22%
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia 180.167 0,17% 0 0,00%
46. Partai Nasional Demokrat 96.984 0,09% 0 0,00%
47. Partai Ummat Muslimin Indonesia 49.839 0,05% 0 0,00%
48. Partai Pekerja Indonesia 63.934 0,06% 0 0,00%
Jumlah 105.786.661 100,00% 462 100,00%
Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama sejak zaman orde baru runtuh dan dimulailah era reformasi di Indonesia. Setelah tahun 1999, Indonesia pun kembali melakukan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung. Bahkan pemilu 2004 merupakan pemilu pertama kali di Indonesia dimana setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dapat memilih langsung presiden dan wakilnya selain pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II. Selain itu, sejak pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada pemilu tahun 2004 dan 2009, ditetapkan parliamentary threshold (PT) sebesar 2.5%. Apabila partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.
Pemilu 2004
No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi Persentase Keterangan
1. Partai Golongan Karya 24.480.757 21,58% 128 23,27% Lolos
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 21.026.629 18,53% 109 19,82% Lolos
3. Partai Kebangkitan Bangsa 11.989.564 10,57% 52 9,45% Lolos
4. Partai Persatuan Pembangunan 9.248.764 8,15% 58 10,55% Lolos
5. Partai Demokrat 8.455.225 7,45% 55* 10,00% Lolos
6. Partai Keadilan Sejahtera 8.325.020 7,34% 45 8,18% Lolos
7. Partai Amanat Nasional 7.303.324 6,44% 53* 9,64% Lolos
8. Partai Bulan Bintang 2.970.487 2,62% 11 2,00% Lolos
9. Partai Bintang Reformasi 2.764.998 2,44% 14* 2,55% Lolos
10. Partai Damai Sejahtera 2.414.254 2,13% 13* 2,36% Lolos
11. Partai Karya Peduli Bangsa 2.399.290 2,11% 2 0,36% Lolos
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.424.240 1,26% 1 0,18% Lolos
13. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 1.313.654 1,16% 4* 0,73% Lolos
14. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 1.230.455 1,08% 0* 0,00% Tidak lolos
15. Partai Patriot Pancasila 1.073.139 0,95% 0 0,00% Tidak lolos
16. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 923.159 0,81% 1 0,18% Lolos
17. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 895.610 0,79% 0 0,00% Tidak lolos
18. Partai Pelopor 878.932 0,77% 3* 0,55% Lolos
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 855.811 0,75% 1 0,18% Lolos
20. Partai Merdeka 842.541 0,74% 0 0,00% Tidak lolos
21. Partai Sarikat Indonesia 679.296 0,60% 0 0,00% Tidak lolos
22. Partai Perhimpunan Indonesia Baru 672.952 0,59% 0 0,00% Tidak lolos
23. Partai Persatuan Daerah 657.916 0,58% 0 0,00% Tidak lolos
24. Partai Buruh Sosial Demokrat 636.397 0,56% 0 0,00% Tidak lolos
Jumlah 113.462.414 100,00% 550 100,00%
Pemilu 2009
No. Partai Jumlah suara Persentase suara Jumlah kursi Persentase kursi Status PT*
1 Partai Hati Nurani Rakyat 3.922.870 3,77% 18 3,21% Lolos
2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak lolos
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 745.625 0,72% 0 0,00% Tidak lolos
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak lolos
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos
6 Partai Barisan Nasional 761.086 0,73% 0 0,00% Tidak lolos
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 934.892 0,90% 0 0,00% Tidak lolos
8 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos
9 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01% 43 7,68% Lolos
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 197.371 0,19% 0 0,00% Tidak lolos
11 Partai Kedaulatan 437.121 0,42% 0 0,00% Tidak lolos
12 Partai Persatuan Daerah 550.581 0,53% 0 0,00% Tidak lolos
13 Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4,94% 27 4,82% Lolos
14 Partai Pemuda Indonesia 414.043 0,40% 0 0,00% Tidak lolos
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 316.752 0,30% 0 0,00% Tidak lolos
16 Partai Demokrasi Pembaruan 896.660 0,86% 0 0,00% Tidak lolos
17 Partai Karya Perjuangan 351.440 0,34% 0 0,00% Tidak lolos
18 Partai Matahari Bangsa 414.750 0,40% 0 0,00% Tidak lolos
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 137.727 0,13% 0 0,00% Tidak lolos
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 671.244 0,64% 0 0,00% Tidak lolos
21 Partai Republika Nusantara 630.780 0,61% 0 0,00% Tidak lolos
22 Partai Pelopor 342.914 0,33% 0 0,00% Tidak lolos
23 Partai Golongan Karya 15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos
24 Partai Persatuan Pembangunan 5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos
25 Partai Damai Sejahtera 1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak lolos
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 468.696 0,45% 0 0,00% Tidak lolos
27 Partai Bulan Bintang 1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak lolos
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14.600.091 14,03% 95 16,96% Lolos
29 Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak lolos
30 Partai Patriot 547.351 0,53% 0 0,00% Tidak lolos
31 Partai Demokrat 21.703.137 20,85% 150 26,79% Lolos
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 324.553 0,31% 0 0,00% Tidak lolos
33 Partai Indonesia Sejahtera 320.665 0,31% 0 0,00% Tidak lolos
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak lolos
41 Partai Merdeka 111.623 0,11% 0 0,00% Tidak lolos
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 146.779 0,14% 0 0,00% Tidak lolos
43 Partai Sarikat Indonesia 140.551 0,14% 0 0,00% Tidak lolos
44 Partai Buruh 265.203 0,25% 0 0,00% Tidak lolos
Jumlah 104.099.785 100,00% 560 100,00%
PEMILIHAN UMUM 2014 (INDONESIA ELECTION 2014)
 Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali akan melakukan pesta demokrasi terbesar yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, dan DPD, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden negeri ini. Pemilu legislatif akan dilakukan pada tanggal 09 April 2014 dan pemilu presiden akan dilakukan pada tanggal 09 Juli 2014.
Pemilu Legislatif
Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam). Berikut ini merupakan nama-nama peserta pemilu 2014
Partai Politik Nasional
No. urut Lambang dan nama partai
1 Partai NasDem.svg Partai NasDem
2 Pkb.jpg Partai Kebangkitan Bangsa
3 Contoh Logo Baru PKS.jpg Partai Keadilan Sejahtera
4 PDIPLogo.png Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5 Logo GOLKAR.jpg Partai Golongan Karya
6 Gerindra.jpg Partai Gerakan Indonesia Raya
7 Democratic Party (Indonesia).svg Partai Demokrat
8 Partai Amanat Nasional.svg Partai Amanat Nasional
9 Ppp-logo.jpg Partai Persatuan Pembangunan
10 HANURA.jpg Partai Hati Nurani Rakyat
14 Bulan Bintang.jpg Partai Bulan Bintang
15 Logo PKPI.jpg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Partai Politik Lokal Aceh
Nomor urut Lambang Nama partai
11 Pda-aceh.jpg Partai Damai Aceh
12 Pna.jpg Partai Nasional Aceh
13 Partai Aceh.jpg Partai Aceh
Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.
HASIL PEMILU 2014
Hasil Pemilu 2014Pemilu Presiden 2014
Pemilu presiden 2014 akan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia ketiga kalinya yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu presiden akan dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen  kursi DPR dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Hingga saat ini, baru ada 4 kandidat calon presiden yang telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilu presiden 2014.
Calon Presiden Calon Wakil Presiden
Aburizal Bakrie (GOLKAR) Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar -
Joko Widodo (PDIP) Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2017 -
Prabowo Subianto (Gerindra) Mantan Panglima KOSTRAD dan Komandan Jendral Kopassus, Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra -
Wiranto (Hanura) Mantan Panglima TNI, Calon Presiden 2004, Calon Wakil Presiden 2009, dan Ketua Umum Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo Pengusaha Indonesia
Selain nama-nama diatas, terdapat beberapa nama lainnya yang mulai digadang-gadang oleh partai politik lainnya untuk menjadi kandidat calon presiden, walaupun partai politik tersebut belum secara resmi mengumumkannya. Berikut ini merupakan beberapa nama kandidat calon presiden yang ada.
Note : Untuk melihat latar belakang dari setiap kandidat, dapat klik pada setiap nama kandidat calon presiden yang ada
CAPRES-CAWAPRES PIPRES 2014
1. Joko Widodo
Nama Lengkap : Joko Widodo
Panggilan : Jokowi
Agama : Islam
Tempat Lahir : Surakarta, Jawa Tengah
Tanggal Lahir : Rabu, 21 Juni 1961
Zodiac : Gemini
Hobby : Membaca, Traveling
Pasangan : Iriana Joko Widodo
Anak : Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu, Gibran Rakabuming Raka
Partai Politik : PDI Perjuangan
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Pada awalnya banyak orang yang meragukan kemampuan sosok yang sebelumnya merupakan pengusaha mebel ini saat terpilih menjadi Walikota Solo. Namun gebrakannya dalam memimpin serta pendekatan pada masalah kemasyarakatan membuat Jokowi begitu dikagumi oleh masyarakat. Dia berhasil mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.
Jokowi menjadi walikota Kota Surakarta (Solo) untuk 2 kali masa bakti 2005-2015. Wakil walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo.
Jokowi kemudian mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Setelah melalui pemilihan 2 putaran pasangan Jokowi-Basuki berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai dari 15 Oktober 2012.
Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat yang bernama “Relawan Jokowi” dimana kelompok masyarakat tersebut mendukung Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014.
Jokowi maju sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Hanura. Jokowi akan berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai cawapresnya pada Pilpres 2014.
Pendidikan
  • SMP Negeri 1 Surakarta
  • SMA Negeri 6 Surakarta
  • S-1 Kehutanan Universitas Gajah Mada
Karir & Organisasi
  • Pengusaha Meubel
  • 2005-2012 Walikota Surakarta
  • 2012-2017 Gubernur DKI Jakarta
2. Prabowo Subianto
Nama Lengkap : Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Panggilan : Prabowo Subianto
Agama : Islam
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 17 Oktober 1951
Zodiac : Libra
Hobby : Membaca
Pasangan : Siti Hediati Hariyadi (Mantan)
Anak : Didit Prabowo
Partai Politik : Partai Gerindra
Prabowo Subianto adalah putra dari Soemitro Djojohadikusumo, mantan Menteri Keuangan era Ir. Soekarno dan mantan Menteri. Alumnus Akademi Militer Nasional Magelang tahun 1974 itu, kariernya kian melejit setelah menyandang julukan the brightest star, jenderal termuda karena meraih tiga bintang pada usia 46 tahun.
Pada 1996, dia menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan aktif memelopori pemekaran satuan baret merah. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi Panglima Kostrad. Prabowo dikenal sebagai teman dekat B.J Habibie, tetapi Habibie mendepaknya, sehari setelah Soeharto lengser. Dia dipersalahkan atas tragedi kerusuhan massal 13-15 Mei 1998. Namun, Tim Gabungan Pencari Fakta (TPFG) tak menemukan bukti konklusif atas tuduhan bahwa dia otak di balik kerusuhan itu.
Tahun 2004, nama Prabowo muncul sebagai kandidat Presiden dari Partai Golkar. Sayang, anggota Dewan Penasihat Golkar itu terhenti langkahnya, karena partai berlambang pohon beringin lebih memilih Jenderal Wiranto. Dan pada 2008, mantan menantu Soeharto itu makin berkibar di panggung politik melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang mengusungnya sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009 berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, meski akhirnya kandas juga.
Pendidikan
  • 1969 SMA: American School di London, Inggris
  • 1974 Alumnus Akabri Magelang
  • Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD
Karir & Organisasi
  • 1996-1998 Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
  • 1998 Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat
  • 1998 Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI
  • 2004-sekarang Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
  • 2007-sekarang Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia
  • 2008-sekarang Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
  • 2008-sekarang Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya
HASIL PILPRES 2014
1. Prabowo Subianto – M. Hatta Rajasa : 62.576.444 (46.85%)
2. Joko Widodo – Jusuf Kalla : 70.997.833 (53.15%)
Dengan hasil tersebut, maka pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menang pilpres 2014 dan akan menggantikan SBY sebagai presiden RI dengan masa jabatan 2014-2019. Joko Widodo menjadi presiden RI ketujuh dan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.
di poskan oleh at 17.48.00 0 comments

Pasukan Rakyat Kalimantan Utara

Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau Paraku merupakan sayap bersenjata di bawah naungan NKCP (North Kalimantan Communist Party), sebuah partai politik komunis yang berlokasi di Sarawak, Malaysia. NKCP dibentuk tanggal 19 September 1971 dibawah pimpinan Wen Min Chyuan dari sebuah organisasi bernama Organisasi Komunis Sarawak. Ia pernah menjadi anggota partai Sarawak United People's Party pada tahun 1960-1964. Keanggotaan NKCP didominasi oleh etnis China.

Sejarah

Latar belakang pembentukan

Terbentuknya Paraku-PGRS terkait dengan peristiwa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1963 hingga 1966. Pemerintah Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang didukung penuh oleh Inggris. Wilayah Kalimantan Utara yang juga merupakan koloni Inggris, seperti halnya Semenanjung Malaya, dimasukkan ke dalam teritori Federasi Malaysia oleh para penggagasnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh rakyat Kalimantan Utara. Penolakan penduduk, khususnya warga Tionghoa, didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara.[1]
Ide penggabungan wilayah-wilayah koloni Inggris di Asia Tenggara dan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) dimulai semenjak tahun 1960. Tanggal 27 Mei 1961, Perdana Menteri PTM Tunku Abdul Rahman mengungkapkan gagasan mengenai Negara Malaysia meliputi PTM, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah di hadapan Foreign Correspondent Association di Singapura. Berdasarkan pertemuan tanggal 13 Oktober 1961 di London, sebuah panitia penyelidikan Fact-Finding Comission yang diketuai Lord Cobbald dibentuk untuk mengumpulkan jajak pendapat masyarakat mengenai rencana pembentukan tersebut. Hasil jajak pendapat dari tanggal 19 Februari sampai 17 April 1962 mengungkapkan bahwa dua pertiga masyarakat yang diwawancarai menyetujui penggabungan. Pertemuan di London pada tanggal 18-31 Juli 1962 merencanakan pembentukan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1963.[2]
Kelompok sayap kiri dan komunis berkembang dengan pesat semenjak tahun 1950an di antara penduduk perkotaan Sarawak dari suku Iban dan China. Mereka akhirnya menjadi inti pasukan Paraku dalam rangka gerakan Ganyang Malaysia (Dwikora) oleh presiden Indonesia saat itu, yaitu Soekarno. Partai NKCP mempropagandakan penyatuan seluruh wilayah Kalimantan yang berada di bawah kekuasaan Inggris untuk membentuk negara merdeka Kalimantan Utara. Ide tersebut awalnya diajukan oleh Azahari, ketua Partai Rakyat Brunei, yang memiliki hubungan dengan gerakan nasionalisme yang dicetuskan oleh Soekarno, bersama dengan Ahmad Zaidi di Jawa pada tahun 1940an.[3][1]
Syekh A.M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, partai terbesar di Brunei, memproklamirkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) yang meliputi Serawak, Brunei, dan Sabah pada tanggal 8 Desember 1962. Di daerah lain, seperti di PTM, Singapura, dan Serawak, ada beberapa partai politik yang juga tidak menyetujui pembentukan. Pemerintah Indonesia yang awalnya mendukung pembentukan Federasi Malaysia, menjadi berbalik arah setelah Azahari memproklamirkan pembentukan NNKU. Presiden Soekarno mengakui bahwa ia menerima pembentukan Malaysia ketika gagasan tersebut diperkenalkan pada 1961, tetapi revolusi anti-Malaysia di Brunei tahun 1962 tidak memberinya pilihan lain selain membantu Brunei, sebab Soekarno percaya bahwa setiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri.[2]
Ide tersebut muncul sebagai sebuah alternatif bagi penduduk setempat untuk melawan rencana Malaysia. Perlawanan penduduk lokal berdasarkan perbedaan ekonomi, politik, sejarah, dan budaya antara penduduk Kalimantan dengan Federasi Malaya, disamping juga mereka menolak didominasi secara politik oleh federasi tersebut. Sebagai hasil Pemberontakan Brunei, diperkirakan sebanyak ribuan masyarakat China penganut paham komunis lari meninggalkan Sarawak. Pasukan yang masih bertahan di sana dikenal sebagai Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS).

Dukungan Bung Karno

Bung Karno, Presiden Indonesia saat itu, terkenal sangat anti imperialisme dan menganggap Federasi Malaysia tidak lebih dari sekedar produk imperialis Inggris untuk mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara serta mengganggu jalannya revolusi Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan Bung Karno untuk menyerukan penghancuran ‘negara boneka’ Malaysia tersebut, dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Pemerintahan Bung Karno mengikutsertakan sebagian rakyat Kalimantan Utara yang juga menolak pembentukan Federasi itu.[1]
Menurut buku sejarah Kodam XII/Tanjungpura, Tandjungpura Berdjuang, sikap Indonesia yang menentang pembentukan Malaysia berhubungan dengan politik luar negerinya yang anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. Indonesia menganggap pembentukan Malaysia hanya kedok dari Inggris dan sekutunya untuk tetap berkuasa di Asia Tenggara dalam bentuk neo-kolonialisme, dan kemudian mengepung Indonesia. Menurut M.C. Ricklefs, banyak pemimpin Indonesia menganggap Malaya (PTM) tidak benar-benar merdeka karena tidak terjadi suatu revolusi. Mereka merasa tidak senang dengan keberhasilan Malaya di bidang ekonomi, merasa curiga dengan tetap hadirnya Inggris di sana dengan pangkalan-pangkalan militernya, dan merasa tersinggung karena Malaya dan Singapura membantu PRRI. Selain itu dapat pula ditambah alasan adanya keinginan agar Indonesia memainkan peran yang lebih besar di dalam masalah-masalah Asia Tenggara. Hal serupa dikemukakan Hilsman dalam bukunya To Move a Nation seperti yang dikutip dari Cold War Shadow:[2]
“Oposisi Indonesia terhadap Malaysia merupakan bagian dari ekspresi 'nasionalisme baru' mereka yaitu Jakarta ingin berdiri tinggi dalam permasalahan internasional, terutama yang berkaitan dengan kekuatan kolonial sebelumnya... Sukarno, terlebih lagi, menekankan bahwa Inggris tidak pernah benar-benar berbicara dengan Indonesia mengenai rencana pembentukan federasi.”
Bung Karno menugaskan salah satu menterinya, Oei Tjoe Tat, untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang anti-Malaysia untuk mendukung konfrontasi melawan Malaysia dan Inggris. Pasukan tersebut membentuk Paraku-PGRS dan berada dibawah komando seorang perwira Angkatan Darat yang dekat dengan kelompok kiri, yakni Brigadir Jenderal Supardjo, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur IV Mandau.[1] Soebandrio bertemu dengan sekelompok pemimpin , hampir 900 orang Tionghoa Kalimantan Utara berkenan pindah ke daerah Kalimantan Barat untuk diberi pelatihan kemiliteran dan dipersenjatai olehmereka di Bogor, dan Nasution mengirim tiga pelatih dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Batalion 2 ke Nangabadan yang dekat dengan perbatasan Serawak. Di sana terdapat sekitar 300 orang prajurit yang akan dilatih. Sekitar 3 bulan kemudian, dua letnan dikirim ke sana.[4] Buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jilid IV (1966-1983) mengakui bahwa Paraku-PGRS adalah pasukan yang dilatih dan dipersenjatai oleh TNI. Buku itu juga menyebutkan, para anggota kedua pasukan itu adalah orang-orang Tionghoa pro-komunis yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi Malaysia-Inggris. Namun, Paraku-PGRS juga mengorganisir orang-orang dari suku Dayak dan Melayu untuk melakukan serangkaian penyusupan ke wilayah Kalimantan Utara seperti Sarawak dan Brunei.[1]

Pengaruh komunis

Reaksi Indonesia menentang pembentukan Malaysia mendapat dukungan besar dari rakyat Indonesia. PKI mengecam rencana “Malaysia” sebagai ”usaha neo-kolonialis untuk mencegah masyarakat dari koloni-koloni Inggris untuk memperoleh kemerdekaan nasional yang sebenarnya dan kebebasan dari imperialisme”. Angkatan Darat mendukung sikap Presiden Soekarno, tapi dalam kasus akan munculnya bahaya komunisme yang lebih kuat. ”Pasukan khawatir berdasarkan populasi China pada federasi tersebut, Malaysia akan menjadi batu loncatan bagi Komunis China untuk masuk ke Indonesia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia”.[2]
Indonesia juga mendapat dukungan dari Filipina. Presiden Filipina, Diosdado Macapagal mengklaim Sabah sebagai bagian dari wilayah negaranya atas dasar hubungan antara Filipina dan Sultan Sabah pada masa pra-kolonial. Filipina juga takut bahwa federasi baru itu akan menjadi basis bagi tekanan komunis dari populasi Cina-Malaysia dan elemen komunis Indonesia.[2]

Pergerakan

Pada tanggal 8 Desember 1962, bersama dengan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara, Tentara Nasional Kalimantan Utara dibentuk sebagai kekuatan pertahanan. Inggris mengerahkan tentara untuk melawan NNKU sehingga membuat Azahari tidak mampu mempertahankan pemerintahan pusat di Kalimantan Utara kemudian memindahkannya ke Manila. Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia saat itu adalah memberikan asylum politik kepada Perdana Menteri Azahari dan Panglima Abang Kifli di Jakarta.[2]
Berdirinya Negara Kalimantan Utara mengakibatkan Partai Komunis Sarawak mendapat tekanan dari penguasa. Sejalan dengan kebijaksanaan politik Indonesia masa itu, pemimpin-pemimpin komunis dari Sarawak berpindah ke Kalimantan Barat. Sedangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), dalam rangka menyelamatkan Partai Komunis Sarawak, mengirim Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok ke Kalimantan Barat pada awal tahun 1963. Kedua pemimpin Partai Komunis Tiongkok tersebut menemui Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa, dan Yacob dari Sarawak Advance Youth Association (SAYA) untuk membahas garis perjuangan dari Partai Komunis Sarawak. Azahari dan Abang Kifli dengan Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU)-nya kemudian berhubungan dan bekerja sama dengan mereka. Tanggal 2 Desember 1963, Soebandrio, Wakil Menteri Pertama atau Menteri Luar Negeri Indonesia, dan atas nama KOPERDASAN (Komando Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia dan memperkenalkan Azahari kepada khalayak ramai.[2]
Azahari (Brunei), Kelompok Yap Chung Ho (Sarawak), dan Soebandrio (Indonesia) mengadakan pertemuan di Sintang dan muncul gagasan untuk membentuk suatu pasukan bersenjata. Pertemuan kedua di Bogor dihadiri Soebandrio, Njoto, Soeroto, Perdana Menteri NNKU Azahari, dan kelompok Yap Chung Ho dari SUPP. Dalam pertemuan itu, diputuskan membentuk pasukan bersenjata yang akan berkedudukan di perbatasan Kalimantan Barat (Asuangsang di sebelah Utara Sambas). Soebandrio dengan BPI (Badan Pusat Intelijen) Indonesia membantu melatih sepuluh orang anak buah Yap Chung Ho selama sebulan di Bogor, kemudian dibawa ke Asuangsang untuk melatih 60 orang pasukan lagi. Dengan basis pasukan ini, dibentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) sebagai bagian dari Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU).
Menurut Lie Sau Fat atau X. F. Asali, budayawan Tionghoa Kalimantan Barat dan saksi sejarah, ketika peristiwa Dwikora, banyak sukarelawan membantu perang dengan Malaysia. Mereka terdiri dari para pelarian dari Sarawak, yang umumnya etnis Tionghoa dan partisipan komunis, juga sukarelawan dari Singkawang, Bengkayang, dan berbagai wilayah di Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis seperti Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Kodam Tanjungpura pada Mei dan Juni 1964 memberikan latihan militer pada 28 orang sukarelawan dari SUPP (Sarawak United People Party) yang lari ke Kalimantan Barat dan juga para sukarelawan yang dikirim dari Jakarta. Latihan militer tersebut di lakukan di Dodiktif 18 – Tandjungpura, Bengkayang. Letnan Kolonel Harsono Subardi, mantan Biro Intel POM Kodam XII Tanjungpura, mengungkapkan, “Saat itu, kita melatih PGRS/PARAKU untuk dipergunakan membantu memerdekakan Malaysia. Mereka dilatih oleh RPKAD di Bengkayang.”[2]
Jumlah pasukan PGRS adalah sekitar 800 orang yang berbasis di Batu Hitam, Kalimantan Barat, bersama dengan 120 pasukan dari Indonesia dan sedikit kader yang dilatih di RRT. Partai Komunis Indonesia (PKI) terbukti memiliki keterlibatan dan dipimpin oleh Syarif Ahmad Sofyan Al Barakbah, seorang etnis Arab yang revolusioner. PGRS beberapa kali melakukan perampokan di Serawak, tetapi lebih banyak lagi berusaha meningkatkan pendukung mereka dari wilayah tersebut. Militer Indonesia tidak menyukai kecondongan PGRS ke sayap kiri sehingga secara umum menghindari mereka.[5]
Paraku-PGRS bahu-membahu bersama TNI dan sukarelawan Indonesia menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu balatentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara menjadi garis depan pertempuran. Seorang peneliti Tionghoa, Benny Subianto, mengungkapkan kehebatan gerilyawan Paraku-PGRS ketika melawan pasukan Gurkha Inggris. Kedua pasukan itu hampir berhasil menghancurkan garnisun 1/2 British Gurkha Rifles dalam sebuah serangan terhadap distrik Long Jawi pada tanggal 28 September 1963. Buku A Face Like A Chicken Backside-An Unconventional Soldier in Malaya and Borneo 1948-1971 karya JP Cross mencatat kehebatan serangan relawan Indonesia serta Paraku-PGRS yang menewaskan beberapa prajurit Gurkha dan anggota Border Scout. Dari fakta-fakta sejarah tersebut, Paraku-PGRS tampak menjadi pahlawan bagi Indonesia selama era konfrontasi.[1]
Kebijakan Pemerintah Indonesia, melalui BPI (Badan Pusat Intelijen), membuat “kisah” PGRS/PARAKU tidak menjadi konsumsi publik pada tahun 1963-1965 (sebelum G 30 S). Seperti yang diuraikan L.H. Kadir, saksi sejarah, mantan Wakil Gubernur Kalbar 2003-2008, pada masa konfrontasi bekerja sebagai pegawai negeri di Putusibau (1963-1965) dan Mahasiswa APDN (1965-1968):[2]
“Sekitar tahun 1963-1964 tidak ada pernyataan dukungan Indonesia terhadap PGRS/PARAKU. Masyarakat hanya tahu bahwa ada pergolakan rakyat di perbatasan. Setahu saya setelah peristiwa G 30 S baru ada di koran berita tentang PGRS/PARAKU. Sebelum itu yang dikenal sukwan... Sewaktu masih di Putusibau, saya pernah mengantar sukwan dari Putusibau untuk berlatih di perbatasan. Saya dengan speed ke Semitau diperintah Dandim Hartono supaya mengantar. Orang-orang yang saya antar Cina semua waktu itu. Mereka bawa senjata, ada pula amoi-amoi, banyak perempuan. Ada juga dokter dua orang, mereka latihan di Badau.”

Dampak bangkitnya Orde Baru

Pasca G 30 S, situasi belum mempengaruhi PGRS/PARAKU karena pemerintah belum membubarkan PKI. Situasi komando di Kalimantan Barat masih belum jelas. Satu-satunya komando yang diberikan oleh Pangdam XII/Tanjungpura adalah tetap di pos masing-masing dan mempertinggi kewaspadaan. Situasi itu dimanfaatkan PGRS/PARAKU untuk mengonsolidasi kekuatan; banyak simpatisan PKI yang bergabung karena situasi politik yang semakin menekan PKI. Mereka sama-sama memperoleh pelatihan militer dari Tentara RI dan sama-sama diterjunkan di perbatasan. PKI memanfaatkan pengerahan sukarelawan untuk melatih para kadernya, yang kebanyakan dari etnis Tionghoa, sehingga akan sulit dibedakan yang mana PGRS/PARAKU, kader PKI, dan kelompok yang tidak mengetahui tentang semua itu.[2]
Pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto tidak berniat untuk melanjutkan konfrontasi terhadap Malaysia dan Inggris.[1] Pada 29 Mei – 1 Juni 1966, diadakan perundingan antara Menteri Luar Negeri RI Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak di Bangkok atas bantuan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. Puncak dari semua perundingan adalah ditandatanganinya persetujuan Indonesia dan Malaysia untuk normalisasi hubungan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan itu dikenal dengan Jakarta Accord yang mengakui kedaulatan Malaysia. KOLAGA (Komando Mandala Siaga) mengeluarkan instruksi dengan radiogram tanggal 10 Agustus 1966 No. TSR-26/1966 kepada semua Komando Bawahan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan operasi. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Komando Tempur (Kopur) IV/Mandau adalah menyerukan agar PGRS/PARAKU mengadakan konsolidasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ternyata yang mengikuti seruan tersebut hanya 99 orang, sedangkan sejumlah 739 orang membangkang.[2] AM Hendropriyono, prajurit Para Komando dengan kemampuan di bidang Sandi Yudha pada 1969-1972 di belantara Kalimantan Barat-Sarawak, mengungkapkan:
"Ini kita (TNI) melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara dan PGRS di Surabaya, Bogor, dan Bandung. Akhirnya, setelah pergantian pemerintah, Presiden Soeharto memutuskan berdamai dengan Malaysia dan gerilyawan tersebut diminta meletakkan senjata. Karena PGRS tidak menyerah, terpaksa kita sebagai guru harus menghadapi murid dengan bertempur di hutan rimba Kalimantan."[6]
Tendensi politik anti-komunis serta keinginan untuk berdamai dengan Malaysia-Inggris menempatkan Paraku-PGRS sebagai musuh pemerintah Indonesia dan TNI.[1] Gerakan PGRS / PARAKU yang memiliki dasar ideologi komunis merupakan sumber potensial terhadap munculnya kerawanan sosial politik yang mengancam terhadap eksistensi suatu negara.[7] TNI bersekutu dengan militer Malaysia dan Inggris dalam menumpas Paraku-PGRS, dan memberikan julukan baru bagi Paraku-PGRS, yaitu Gerombolan Tjina Komunis (GTK)[1], sementara pihak Malaysia yang sudah berdamai dengan Indonesia memberi cap ”CT” (Communist Terrorist).[6] Perang antara TNI dengan gerilyawan Paraku-PGRS meletus, salah satunya yang terjadi di Pangkalan Udara Sanggau Ledo, Bengkayang, Kalimantan Barat. Memasuki tahun 1967, operasi penumpasan diintensifkan oleh pemerintah Orde Baru melalui Operasi Sapu Bersih (Saber) I, II, dan III yang digelar sejak April 1967 hingga Desember 1969 dibawah komando Brigadir Jenderal AJ Witono.[1]

Peristiwa Mangkok Merah

Pelaksanaan Operasi Saber I tidak memuaskan. Faktor-faktor kegagalan disebabkan kurangnya tenaga tempur, dan pihak PGRS/PARAKU lebih mengenal keadaan medan dan dapat menarik simpati kaum pribumi yaitu suku Dayak setempat. PGRS/PARAKU juga mudah memencar dan menyusup ke dalam masyarakat untuk menghilangkan diri dari pengejaran. Hal itu disebabkan masyarakat dan kampung-kampung Tionghoa tersebar luas sampai daerah pedalaman seluruh Kalimantan Barat.[2] Dalam Operasi Saber, terjadi peristiwa Mangkok Merah pada bulan Oktober-November 1967. Peristiwa Mangkok Merah dipicu oleh terjadinya penculikan dan kekerasan yang dialami Temenggung Dayak di Sanggau Ledo.[1] Bulan Maret 1967, seorang guru orang Dayak ditemukan dibunuh di Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Tanggal 3 September 1967 ada sembilan orang Dayak diculik di Kampung Taum dan baru ditemukan tidak bernyawa oleh masyarakat dan TNI pada tanggal 5 September 1967.[8] TNI mempropagandakan kekerasan itu dilakukan oleh GTK alias Paraku-PGRS. Propaganda diperkuat penemuan sembilan mayat oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang diklaim sebagai mayat tokoh-tokoh Dayak.[1]
Gerakan pembasmian PGRS/PARAKU pada tanggal 14 Oktober 1967 dikenal dengan sebutan “Demonstrasi Suku Dayak”. Gerakan ini kemudian menyebar luas menjadi luapan emosi etnis Dayak, hingga upacara mangkok merah diadakan. Gerakan ini menjadi sentimen rasial dengan mengidentikkan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS/PARAKU dan menjadi korban gerakan demonstrasi. Gerakan ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran etnis Tionghoa menuju ke Kota Pontianak, menimbulkan masalah beban pengungsi di kota-kota penampungan, derita psikis yang dialami keluarga korban pembantaian, dan lumpuhnya sirkulasi perdagangan di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Setelah gerakan Suku Dayak, kegiatan-kegiatan PGRS/PARAKU mulai menurun. Tekanan-tekanan Pasukan Indonesia menyebabkan PGRS/PARAKU semakin terjepit. Putusnya jalur logistik dengan mengungsinya ribuan orang Tionghoa menyebabkan banyak anggota PGRS/PARAKU yang menyerahkan diri.[2] Presiden Soeharto, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1968 malam, secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Suku Dayak di Kalbar yang telah membantu pemerintah menumpas tuntas sisa-sisa gerombolan PGRS/PARAKU di Kalbar.[8]

Status selanjutnya

Pada tahun 1974, pecahan fraksi yang dipimpin oleh Bong Kee Chok menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah. Fraksi Bong Kee Chok lebih besar daripada sisanya yang dipimpin oleh Wen Ming Chyuan.
NKCP menurun secara bertahap. Tahun 1989, CIA memperkirakan fraksi tersebut memiliki sekitar 100 pasukan. Akhirnya, tanggal 17 Oktober 1990, NKCP menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah. Beberapa prajurit gerilya selanjutnya hidup sebagai masyarakat biasa.

Paraku dan pelanggaran HAM

Kasus Paraku/PGRS didokumentasikan sebagai salah satu pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa pihak menengarai dalam peristiwa ini juga terjadi pembersihan etnis terhadap warga Tionghoa di pedalaman Kalimantan.[9] Dalam buku Tandjoengpoera Berdjoeng, 1977, disebutkan setidaknya ada 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 warga mengungsi di Pontianak dan 43.425 orang di antaranya direlokasi di Kabupaten Pontianak.[8]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b c d e f g h i j k l Hiski Daryana. 20 Januari 2013. Akses=16 April 2013. Peristiwa Mangkok Merah, Ketika Imperialisme ‘Mengawini’ Rasialisme.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m MS. Mitchel Vinco. Akses= 16 April 1023. KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PGRS/PARAKU 1963-1967.
  3. ^ Pocock p. 129
  4. ^ Conboy p. 93-95
  5. ^ Conboy p. 156
  6. ^ a b Iwan Santosa. Senin, 13 Mei 2013. Hendropriyono Ungkap Operasi Sandi Yudha.
  7. ^ Perpustakaan Sejarah Kalimantan Barat-Pontianak. Akses=16 April 2013. http://www.bpsnt-pontianak.org/elibrary/index.php?page=ringkasankat&id=126. Arsip:Webcite
  8. ^ a b c Aju. 19 Januari 2009. Etnis Tionghoa Korban Penumpasan PGRS/PARAKU di Kalbar.
  9. ^ ELSAM. Akses=16 April 2013. Kasus Paraku/PGRS.
di poskan oleh at 17.44.00 0 comments

joker kapan kau kembali(video clip & lirik lagu)





CHORD DJOKER KAPAN KAU KEMBALI (K3)

[intro] Am F C G

  Am        F
kumencari hati yang pedih
    C         G
tak akan kembali
    Am            F
dan ku mencari cinta yang hilang
  C           G
kapankah kembali

Am F C G
huoo ooo

[*]
Am           F
kuterjaga hati terdiam
    C          G
dan terus terdiam
 Am            F
aku menanti engkau kembali
    C          G
dan terus menanti

[Reff]
       Am       F
aku terbang tinggi
          C             G
tuk menggapai bintang dilangit
          Am   F
kapan kau kembali
        C         G
kembali bersamaku lagi

  F      Em       D
kuharap dirimu menunggu
  F        Em        D
seperti cintamu yang dulu, untukku..

[int] Bm G D A 2x
      G F#m Em 2x Em...

[reff2]
       Bm       G
aku terbang tinggi
          D             A
tuk menggapai bintang dilangit
          Bm   G
kapan kau kembali
        D         A
kembali bersamaku lagi

Bm      G      D        A
huooo...huoo...huoo oo..ooo..
Bm      G      D        A
huooo...huoo...huoo oo..ooo..

[ending] G...
di poskan oleh at 17.43.00 0 comments

antique selamat tinggal selamanya(video clip & lirik lagu)



Lirik Lagu Antique - Selamat Tinggal

     D        Gm                   D  Gm
Mungkin engkau yang tlah lemah

         D               Gm                  F#
Mungkin juga engkau yang tlah lelah

       G                          B
Menjaga semua cinta kita

               Em                              A
Yang berakhir saat kau temukan dia

         D    Gm                 D - Gm
Mungkin aku yang tlah lelah

       D         Gm             F#
Mencintai dirimu yang telah

     G                                    B
Meninggalkan diriku yang pernah

           Em                    A
Mencintai dirimu seperti dia


Reff:

                        D                   Am
Selamat tinggal kasih untuk selamanya

                       Em                        A#   A
Jangan pernah kembali mengharap cintaku

        D                 Am  
Kini kasih relakan ku pergi

     Em                     Gm
selamanya, untuk selamanya  

         D    Gm                 D - Gm
Mungkin aku yang tlah lelah

       D         Gm             F#
Mencintai dirimu yang telah

     G                                    B
Meninggalkan diriku yang pernah

           Em                    A
Mencintai dirimu seperti dia


Reff:

                         D                   Am
Selamat tinggal kasih untuk selamanya

                       Em                        A#   A
Jangan pernah kembali mengharap cintaku

        D                 Am  
Kini kasih relakan ku pergi

     Em                     Gm
selamanya, untuk selamanya

    A                  D                   Am
Selamat tinggal kasih untuk selamanya

                            Em                   A#   A
Jangan pernah kembali mengharap cintaku

        D                Am  
Kini kasih relakan ku pergi

    Em                      A#    A
selamanya, untuk selamanya


di poskan oleh at 17.35.00 0 comments
Langganan: Postingan (Atom)